KPU Mamuju Tambah Rp 4 Miliar Anggaran Pilkada, Bawaslu Rp 779 Juta

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mamuju, mengajukan penambahan anggaran Pilkada sebesar Rp 4.8 miliar ke Pemerintah Kabupaten Mamuju.

Sebelumnya Pemkab Mamuju telah sepakati anggaran hibah pelaksanaan Pilkada serentak 2020 sebesar Rp 28 miliar, sehingga total anggaran Pilkada Mamuju sebesar Rp 32.8 miliar.

Tak hanya KPU, Bawaslu juga telah melakukan pengajuan penambahan anggaran pengawasan Pilkada sebesar Rp 779 Juta dari sebelumnya Rp 8 miliar.

Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mamuju, H Suaib Kamba mengatakan, pihaknya sudah menyepakati anggaran yang diusulkan oleh KPU dan Bawaslu berdasarkan hasil pengusulan yang dilakukan.

"Kita telah sepakat setelah berdiskusi panjang bersama KPU dan Bawaslu berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dengan nilai, KPU 4 miliar lebih dan Bawaslu Rp 779 juta lebih," kata Suaib Kamba, Selasa (9/6/2020).

Penambahan tersebut kata Suaib, berdasarkan surat yang dikirim oleh Kemendagri terkait usulan penambahan anggaran bisa menggunakan APBD dan APBN.

"Sehingga kami sepakati untuk membagi dengan besaran 50 persen untuk APBD dan 50 persen APBD,"ujarnya.

Dia menjelaskan. hal itu dilakukan dikarenakan Pemkab juga telah banyak menggunakan anggaran untuk refocusing anggaran penanganan Covid-19 dengan nilai 100 miliar lebih.

Sementara Ketua KPU Mamuju. Hamdan Dangkan mengatakan, pihaknya mengusulkan anggaran berdasarkan kebutuhan dalam rangka penerapan protab kesehatan Covid-19.

"Dari Rp 28 miliar anggaran sebelumnya yang terpakai hanya Rp, 1,6 miliar, sehingga pengusulan ini berdasarkan surat edaran KPU RI dengan melakukan pencermatan dan rasionalisasi anggaran,"kata Hamdan Dankang.

Ia mengungkapkan, dari keseluruhan anggaran tersebut pihaknya sudah mencermati untuk mengurangi beberapa kegiatan yang mengumpulkan orang banyak, seperti sosialisasi.

"Sehingga kami bisa melakukan optimalisasi anggaran sekira Rp 1 miliar lebih,"ujarnya.

Dari penambahan tersebut, akan melakukan penambahan berdasarkan APK calon nantinya, kemudian melakukan penambahan TPS.

"Untuk penanganan Covid-19 muali dari kelengkapan APD, sampai kelengkapan masker dan hansanitaiser di semua TPS kemudian ada penambahan TPS 141 jadi totalnya 736 TPS,"bebernya.

Ia menambahkan untuk tahapan pilkada, akan kembali dimulak sesuai dengan PKPU, PPK akan mulai aktif 14 Juni dengan melakukan perekrutan PPDP.

Terpisah, Ketua Bawaslu Mamuju Rusdin mengatakan, sebelumnya telah mengusulkan untuk dilakukan penambahan anggaran berdasarkan hasil kesepakatan Bawaslu Ri bersama KPU RI di pusat.

"Untuk Bawaslu ada tambahan Rp 779 juta lebih, dari hasil penyesuaian anggaran ini, dengan total Rp. 8 miliar lebih berdasarkan penyesuaian yang telah dilakukan," kata Rusdin.

Ia menambahkan, alokasi penambahan tersebut berdasarkan hasil penambahan TPS yang dilakukan oleh KPU.

"Kita tetap menyesuaikan mekanisme pengawasan, tentunya ini akan berbeda dengan dulu, tetapi Bawaslu memastikan akan selalu berada di lapangan," ujarnya.

Ia menambahkan untuk pengawasan dimulai setelah PKPU tahapan diterbitkan, setelah terbit pihaknya akan mulai untuk bekerja.

"Sementara ini kita tetap melakukan pemngawasan, berbeda dengan edhock yang kemarin di nonaktifkan,"tuturnya.(tribun-timur.com).