Pilwali Makassar 2020
Yusran Yusuf Makan Bareng Ketua KPU dan Bawaslu Makassar
Menurut mantan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin (Unhas) tersebut, persiapan harus lebih dini dilakukan oleh penyelenggara
Penulis: Abdul Azis | Editor: Imam Wahyudi
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pejabat Wali Kota Makassar Yusran Yusuf mempertanyakan kesiapan penyelenggara Pemilu menghadapi pemilihan wali kota (Pilwali) Makassar 2020, dalam hal ini KPU dan Bawaslu Makassar.
Menurut mantan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin (Unhas) tersebut, persiapan harus lebih dini dilakukan oleh penyelenggara pemilu lantaran tahapan Pilkada serentak tinggal menghitung jari.
"Persiapan harus lebih awal, tahapan mulai 15 Juni untuk stakeholder terkait, terutama KPU dan Bawaslu," kata Yusran seperti rilis diterima dari Humas Bawaslu Makassar, Senin (8/6/2020).
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbanda) Sulsel itu mengaku jika jumlah data pemilih KPU dan Disdukcapil Makassar masih berbeda. Karena itu, ia akan terus melakukan verifikasi melalui Disdukcapil.
"Data pemilih terus kami verifikasi karena masih ada selisih jumlah data yang ada di KPU dan di Disdukcapil Makassar," katanya dalam rapat koordinasi terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Rumah Makan Bahari, Jl Josep Latumahina, Makassar.
Terkait kesiapan penyelenggara menjelang Pilwali 2020, Ketua KPU Makassar Farid Wajdi mengatakan pihaknya sangat siap melaksanakan pesta demokrasi lima tahun sekali tersebut.
"KPU siap melaksanakan Pilkada tahun ini, tinggal mengikuti pola yang ada, mungkin ada sedikit kendala bagaimana protokol kesehatan menjadi standar yang wajib di tengah pandemi covid-19," katanya.
Karena itu katanya, langkah awal yang akan dilakukan KPU adalah mengaktifkan kembali panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) di 15 kecamatan, 153 kelurahan di ibu kota provinsi Sulsel.
Hal senada dikatakan Ketua Bawaslu Kota Makassar Nursari. Ia menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi Bawaslu untuk tidak siap mengawal tahapan Pilkada serentak, meskipun di tengah pandemi Covid-19 yang melanda.
"Kami selalu siap. Tidak ada alasan bagi Bawaslu untuk tidak siap dalam mengawasi tahapan Pilkada tahun ini," kata Nursari.
Meski begitu, Bawaslu kata Nursari masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), yaitu PKPU agar Bawaslu Makassar tahu apa-apa yang akan dilakukan ke depan.
Hadir dalam rapat koordinasi itu selain Yusran Yusuf, Farid Wajdi dan Nursari, yakni Kapolrestabes Makassar Kombes Pol A Marsel M, Dandim 1408/BS Makassar Kolonel (Inf) Andriyanto Kajari Makassar Hj Farahyanti, Kapolres Pelabuhan Makassar Gani.(
