Pilkada Serentak

Bawaslu Tunggu PKPU Tahapan Pilkada Serentak 2020

Kegiatan ini dihadiri oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia

Screenshoot
Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) mengelar rapat secara daring dengan pembahasan Silaturahmi Nasional Menakar Efektifitas Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Tengah Pandemi Covid 19’, via aplikasi Zoom, Kamis (4/6/2020). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bawaslu Kota Makassar mengikuti rapat secara daring yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI dengan tema 'Silaturahmi Nasional Menakar Efektifitas Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Tengah Pandemi Covid 19' via apliksasi zoom, Kamis (4/6/2020).

Kegiatan ini dihadiri oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia dan staf sekretariat membidangi divisi penyelesaian sengketa.

Dalam sambutannya Biro TP3 La Bayoni menyatakan bahwa menyangkut adaptasi Bawaslu terhadap situasi pandemi Covid-19 diperlukan. Karena itu bawaslu perlu melakukan penyesuaian prodak hukum terhadap penyelesaian sengketa untuk efektifitas kerja-kerja di tengah virus corona.

"Termasuk mendapat masukan dari narasumber dan menyamakan persepsi mengenai penyelesaian sengketa perbawaslu 2 tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19 dan hal teknis dalam penyelesaian sengketa," katanya dalam rilis diterima Tribun via pesan WhatsApp, Kamis (4/6/2020).

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Rahmat Bagja mengatakan dalam arahannya bahwa forum ini merupakan forum silaturahmi untuk menyampaikan gagasan kita terkait penyelesaian sengketa pemilihan.

"Kami masih koordinasi dengan KPU, kendala pengawasan apakah kita sudah siap karena KPU belum mengeluarkan PKPU terkait tahapan sampai hari ini. Apa, bagaimana tahapan kampanye di tengah pandemi dan verifikasi faktual Juni itu juga belum," katanya.

"Apakah mengacu pada protokol kesehatan dan bagaimana jika PPK tidak menggunakan masker, sarung tangan, hand zanitizer dan itu merupakan pelanggaran administrasi menurut perbawaslu walaupun tidak ada putusan hanya rekomendasi," katanya menambahkan.

Penulis: Abdul Azis
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved