Komisi Yudisial

Langgar Etik, KY Terima 19 Aduan Pelanggaran Hakim di Sulsel

Komisi Yudisial (KY) Republik Indoesia menerima laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)

Komisi Yudisial
Diskusi Daring KY dengan membahas menyuarakan isu keadilan di tengah pandemi Covid 19 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Komisi Yudisial (KY) Republik Indoesia menerima laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

KY mencatat sejak Januari sampai April 2020, sebanyak 474 laporan diterima yang terdiri dari laporan langsung ke KY (49 laporan), melalui pos (258 laporan), laporan online (136 laporan) dan informasi (4 laporan).

"Jadi KY telah menerima laporan sebanyak 737 yang terdiri dari 474 laporan dan 263 tembusan yang berkaitan dengan pengawasan lembaga peradilan," kata Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid Wajd dalam rilisnya.

Menurut Farid, dari laporan yang masuk ke KY di antaranya juga berasal dari Penghubung KY yang ada di 12 wilayah.

"Dari segi laporan yang masuk, keluhan terkait proses peradilan tetap masih banyak. Rata-rata 9-10 laporan per hari di tahun 2020 ini," ujar mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ini.

Farid menguraikan, 10 provinsi terbanyak dalam penyampaian laporan dugaan pelanggaran KEPPH masih didominasi kota-kota besar di Indonesia. Dari tahun ke tahun relatif tidak banyak perubahan.

"Paling banyak dari DKI Jakarta (89 laporan), Jawa Timur (60 laporan), Sumatera Utara (55 laporan), Jawa Barat (33 laporan), Riau (21 laporan), Sulawesi Selatan (19 laporan), Banten (16 laporan), NTB (14 laporan), dan Sulawesi Utara (14 laporan)," urai Farid.

Untuk putusan sidang pleno, selama Januari-April 2020, KY telah menghasilkan 216 putusan sidang pleno dengan hasil 50 putusan terbukti dan 166 putusan tidak terbukti pelanggaran KEPPH.

"Dari putusan yang ada, usulan hakim terlapor yang dijatuhi sanksi sebanyak 95 hakim. Yang terdiri dari sanksi ringan (59 hakim), sanksi sedang (34 hakim), dan sanksi berat 2 hakim," lanjut pria kelahiran Silaping ini.

Selain menerima laporan masyarakat, KY juga menerima permohonan pemantauan persidangan oleh masyarakat. Selama 2020 KY menerima permohonan pemantauan sebanyak 177 permohonan yang terdiri dari 131 permohonan masyarakat dan 46 inisiatif.

Halaman
12
Penulis: Hasan Basri
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved