Kritikan Media Asing untuk Presiden Jokowi, Tidak Akuntabel hingga Disebut Gagal Tangani Corona

Respons pandemi Covid-19 pemerintah juga memberikannya kekuasaan yang berlebihan atas anggaran negara.

Antara
Presiden Joko Widodo bersiap memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). Presiden Joko Widodo meminta kepada kepala pemerintah daerah untuk berkomunikasi kepada pemerintah pusat seperti Satgas COVID-19 dan Kementerian dalam membuat kebijakan besar terkait penanganan COVID-19, dan ditegaskan kebijakan lockdown tidak boleh dilakukan pemerintah daerah. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama.(ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A) 

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Sejak diumumkan pada awal Maret 2020, virus corona atau covid-19 di Indonesia terus bertambah.

Tak hanya itu, wabah pandemi ini menjadi ujian terberat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Belum lagi, penanganan virus corona di tanah air oleh pemerintah dianggap tidak adanya ketegasan yang pasti.

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan pun nampaknya mendapat sorotan dari banyak pihak, termasuk sejumlah media asing.

Dikutip dari Melbourne Asia Review melalui Gridhype.id berdasarkan tulisan dari Rafiqa Qurrata Ayun selaku Dosen di Fakultas Hukum di Universitas Indonesia sekaligus mahasiswa PhD di Melbourne Law Schoo, serta tulisan dari Abdil Mughis Mudhoffir selaku Dosen di Departemen Sosiologi di Universitas Negeri Jakarta, krisis Covid-19 telah menjadi sarana bagi para elit dalam politik dan bisnis untuk semakin mengakumulasi kekuasaan dan uang.

Sifat tidak liberal Indonesia - ditandai dengan tidak adanya aturan hukum dan korupsi yang meluas - telah memungkinkan kepentingan-kepentingan dominan untuk mengeksploitasi krisis alih-alih mengatasinya demi kebaikan umum.

Indikasi kematiannya yang berada di kisaran 7 persen, tertinggi di antara negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, yang sebagian besar sekitar 0-3 persen.

Ini bukan semata-mata akibat gaya kepemimpinan Presiden Jokowi, yang lambat merespons dan menunjukkan kurangnya pemikiran strategis, seperti yang banyak dikemukakan.

Kegagalan Indonesia disebutkan meliputi keengganan pemerintah untuk memberikan jaminan sosial kepada mereka yang membutuhkan, dugaan penggunaan dana bantuan Covid-19, sedikit akuntabilitas dalam kaitannya dengan penggunaan uang terkait Covid-19.

Selain itu, elit politik-bisnis menggunakan krisis sebagai kesempatan untuk mengeluarkan banyak undang-undang kontroversial, yang mana memberi lebih banyak kekuatan kepada negara dan membuka jalan bagi penjarahan lebih lanjut terhadap sumber daya negara.

Halaman
1234
Penulis: Desi Triana Aswan
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved