OPINI

Menilik Pengesahan Perppu Corona Menjadi UU

Ketentuan ini jelas menghilangkan fungsi yudisial dalam penanganan Covid-19 sehingga dapat menimbulkan kekuasaan yang absolut dalam pelaksanaan Perppu

Dokumen Sakka Pati
Dr Sakka Pati SH MH (Kapuslitbang Konflik, Demokrasi, Hukum dan Humaniora LPPM Universitas Hasanuddin) 

Oleh: Dr. Sakka Pati, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) secara umum merupakan hak prerogatif presiden selaku kepala negara dan juga pemangku kekuasaan tertinggi pemerintah.

Hal ini tertuang dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.”

Frasa “dalam hal ikhwal kepentingan yang memaksa“ merupakan terjemahan dari noodverordeningsrecht, yang secara harfiah diartikan peraturan hukum untuk mengatur keadaan bahaya/darurat/genting..

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010 telah menentukan 3 (tiga) syarat agar suatu keadaan secara objektif dapat disebut sebagai kegentingan yang memaksa.

Pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat.

Unhas Ciptakan Ventilator, Lebih Murah dari Harga Pabrikan

Kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum.

Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memakan waktu yang cukup lama.

Berdasarkan kondisi tersebutlah, maka Presiden Jokowi dengan hak prerogative yang dimilikinya mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagai salah satu upaya merespon dampak penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia.

Meski demikian, terbitnya perppu tersebut menuai kritik oleh beberapa kalangan, khususnya bagi penggiat anti korupsi karena beberapa pasal dianggap memiliki celah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan kondisi demi kepentingan pribadi dan golongannya.

Salah satu pasal yang paling banyak mendapatkan sorotan dari terbitnya Perppu tersebut yaitu Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Halaman
123
Editor: Jumadi Mappanganro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved