KRITIKAN MENOHOK Wali Kota Solo ke Pemerintahan Jokowi Setelah Iuran BPJS Naik saat Pandemi Corona

TRIBUN-TIMUR.COM - Pemerintahan Jokowi Jilid 2 mengambil kebijakan tak populer di tengah Pandemi Virus Corona.

Iuran BPJS Kesehatan naik lagi padahal kenaikan iuran sempat dibatalkan di Mahkamah Agung.

Kritikan menohok atas kebijakan ini datang dari berbagai pihak. 

Termasuk dari Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo.

Katalog Promo Akhir Pekan Jelang Idul Fitri Indomaret & Alfamart; Sembako Diskon Besar-besaran!

Kronologi Bupati dan Wakil Bupati Nyaris Berkelahi dan Diancam Dibunuh di Bulan Puasa Ramadhan

ALHAMDULILLAH, THR untuk PNS/TNI/Polisi/Pensiunan Sidah Cair Hari ini, Cek Rincian yang Diterima

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mengkritik Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dilansir dari KompasTV, Rudy, sapaan akrab Wali Kota Surakarta tersebut, mengaku bingung dengan besaran iuran BPJS Kesehatan yang baru dikeluarkan Presiden Joko Widodo.

"Karena keputusan MA belum dijalankan, tapi sudah ada aturan baru, ini membuat pemda bingung. Kita harus bayar Rp 42 ribu atau Rp 35 ribu?" ujar dia, Kamis (14/5/2020).

Selain itu, menurut Rudy, ada yang harus diluruskan soal Perpres yang disebut berlaku sejak ditandatangani.

Namun, di dalam perpres tersebut justru tertulis berlaku pada 2021. “Ini mesti harus diluruskan dulu," tutur Rudy.

Karena itu, Rudy meminta kepada Presiden Jokowi untuk meninjau kembali Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan.

Lalu, Rudy juga menilai kebijakan menaikkan iuran BPJS Kesehatan yang diambil Presiden Jokowi terlalu terburu-buru.

Pasalnya, Mahkamah Agung (MA) belum lama ini telah menganulir Perpres Nomor 75 Tahun 2019 yang mengatur soal kenaikan iuran BPJS.

"Keputusan MA kan baru saja itu. Tapi sekarang muncul perpres baru lagi," kata FX Rudy di Solo, Jawa Tengah Kamis (14/5/12).

Rudy juga menganggap, keluarnya Perpres di tengah pandemi corona, dinilai tidak tepat.

"Kondisi seperti ini menaikkan BPJS menurut saya nggak pas karena banyak masyarakat kena PHK, dirumahkan. Bagi yang mandiri, kondisinya nggak bisa mengais rezeki. Usulan saya ditinjau kembalilah," kata Rudy.