Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Wisata Covid

Wisata Covid, Ketua Komisi B DPRD Sulsel: Jangan Boros di Tengah Krisis

Selain dari sisi kesehatan, bisa mencegah penularan karena pesertanya adalah ODP (Orang Dalam Pengawasan) dan OTG (Orang Tanpa Gejala).

Penulis: Muhammad Fadhly Ali | Editor: Imam Wahyudi
fadli/tribun-timur.com
Ketua Komisi B Bidang Perekonomian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, Andi Rachmatika Dewi 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Komisi B Bidang Perekonomian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, Andi Rachmatika Dewi menilai Program Wisata Covid-19 pada prinsipnya baik.

Selain dari sisi kesehatan, bisa mencegah penularan karena pesertanya adalah ODP (Orang Dalam Pengawasan) dan OTG (Orang Tanpa Gejala).

"Juga menghidupkan kembali hotel, katering, karyawan terhindari PHK atau dirumahkan, dan bisa membantu terbelinya sayuran, ikan, ayam dan lainnya dari pedagang yang juga terdampak karna Covid-19," ujarnya via pesan WhatsApp, Senin (11/5/2020).

Namun, yang perlu dipikirkan adalah, besarnya biaya dibandingkan dengan dampak yang dihasilkan.

"Saat ini kan banyak hal, banyak kegiatan yang butuh biaya, antara lain kebutuhan APD, biaya tenaga medis dan yang tidak kalah pentingnya adalah pemenuhan sembako bagi masyarakat terdampak Covid-19 yang di PHK, masyarakat miskin yang bekerja informal dan lainnya," kata legislator Partai Nasional Demokrat itu.

Terkait peserta, lanjut Cicu sapaan karibnya, adalah masyarakat yang memang tidak mampu, mungkin tidak ada masalah.

"Tetapi kalau yang mampu tentu tidak boleh dibiayai sepenuhnya. Dia harus rela membiayai dirinya. jangan sampai peluang ini disalahgunakan, hanya karena ada fasilitas gratis," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Nasdem Makassar itu.

Ia menilai, pemerintah tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan selesai, tentu harus berhitung dengan kemampuan keuangan Pemprov Sulsel.

"Sebaiknya fokus pada pembiayaan yang penting dan mendesak, dan memang kewajiban pemerintah atau yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat," ujarnya.

"Jangan sampai dinilai sebagai pemborosan saja, di tengah pemerintah kesulitan keuangan dan banyaknya masyarakat yang butuh bantuan untuk kebutuhan yang sangat mendasar," jelasnya.

Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved