Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum HAM Sulbar Tingkatkan Kapasitas Melalui Teleconference

Kepala BPHN Benny Riyanto mengatakan dalam membangun budaya hukum harus menjadikan subjek hukum memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi

nurhadi/tribunmamuju.com
Penyuluh Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, ikuti Kegiatan Pengembangan Kapasitas Fungsional oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melalui media teleconference Zoom, Senin (11/5/2020), 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Penyuluh Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, ikuti Kegiatan Pengembangan Kapasitas Fungsional oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Jakarta, melalui media teleconference Zoom, Senin (11/5/2020),

Kepala BPHN Benny Riyanto mengatakan dalam membangun budaya hukum harus menjadikan subjek hukum memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi agar secara otomatis tunduk dan patuh pada hukum yang ada.

"Hukum ditempatkan sebagai alat perubahan sosial dan alat kontrol sosial. Jika hukum dijalankan secara tertib dan baik dapat merubah dan membentuk karakter serta kesadaran hukum masyarakat,"kata Benny Riyanto dalam rilis yang diterima Tribun Timur.com, Senin malam.

Untuk itu, lanjut Benny, perlu keseriusan dari para Penyuluh Hukum agar mewujudkanaya karena penyuluh hukum merupakan garda terdepan dalam melakukan pembinaan hukum yang ada.

Pada acara tersebut juga dilouncing buku Panduan Penyusunan Hasil Kegiatan Penyuluhan Hukum berisi panduan pendokumentasian dan penilaian angka kredit sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Harun Sulinato yang hadir pada kegiatan tersebut meminta agar Penyuluh Hukum di Sulbar lebih aktif dan inovatif dalam membuat narasi penyuluhan hukum , terutama untuk meningkatkan kesadaran hukum kaum milenial.

"Buatlah informasi tentang isu terkini, seperti pencehanan Covid-19, pengawasan orang asing oleh imigrasi dan asimilasi napi, pencegahan ujaran kebencian dengan menarik menggunakan info grafis, narasi tunggal, video singkat dan aplikasi lain melalui medsos yang lagi ngetren saat ini,"kata Harun.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Divisi Administrasi, Mutia Farida, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sri Lastami dan Kepala Bidang Hukum Andi Hermin, dan Fungsional Penyuluh Hukum.

Penulis: Nurhadi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved