DPRD Sulsel Minta Bawaslu di 12 Daerah Benahi Diri, Saiful: Sudah!

Kordinator Divisi Pengawasan dan Hubal Bawaslu Sulsel tersebut menegaskan bahwa jauh sebelum pandemi coronavirus

Dok Pribadi
Komisioner Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan (Bawaslu Sulsel) Saiful Jihad 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisioner Bawaslu Sulsel Saiful Jihad menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPRD Sulsel Darmawangsyah Muin dan Ni'matullah Erbe yang meminta Bawaslu di 12 kabupaten/kota yang akan menggelegar Pilkada berbenah pasca Pilkada serentak 23 September ditunda.

Kordinator Divisi Pengawasan dan Hubal Bawaslu Sulsel tersebut menegaskan bahwa jauh sebelum pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19) mewabah di Sulsel, pihaknya sudah melakukan penguatan. Baik mekanisme pengawasan maupun independensi para jajaran Bawaslu di Sulsel.

"Kami di Bawaslu telah menyiapkan mekanisme pengaktifan kembali pengawas ad hoc di kecamatan dan kelurahan/ desa. Mekanisme pengawasan juga jauh sebelum pandemi kami telah buat aplikasi yang memungkinkan melakukan pengawasan dan menerima laporan warga secara daring. Jadi sudah kami lakukan itu," kata Saiful Jihad kepada Tribun via pesan Whatsapp, Senin (11/5/2020).

Saiful menambahkan bahwa yang putuskan pelaksanaan Pilkada Desember 2020 bukan Bawaslu dan KPU, namun itu keputusan pemerintah bersama DPR. Jika mereka khawatir persoalan penyebaran virus Covid-19, maka itu sudah dihitung dan diberikan jalan untuk melakukan penundaan kembali.

"Sangat jelas ayat 3 di pasal 201A Perppu Nomor 2/2020, tapi jika pelaksanaan Pilkada tetap dilakukan di Desember 2020, bagi kami di Bawaslu, ya kami mesti memaksimalkan tugas pengawasan kami," tegasnya.

Saiful mengaku bahwa tak dapat disangkal sistem pengawasan dan pencegahan yang dilakukan dalam kondisi pertemuan serba terbatas akan berbeda kualitasnya dengan pelaksanaan pengawasan langsung di lapangan.

Seperti kata Saiful, pengawasan verifikasi faktual dukungan perseorangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pencocokan dan penelitian daftar pemilih yang akan dilakukan.

"Oleh sebab itu seruan dan ajakan keterlibatan langsung masyarakat sangat diharapkan. Itulah juga menjadi alasan Bawaslu melakukan kegiatan yang diberi nama Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif secara online yang lagi berjalan," kata Saiful

Penulis: Abdul Azis
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved