36 Tahun Belajar Hukum, Hotman Paris Mengaku Bingung dengan Cara Pemerintah Memberantas Corona

YLKI Menilai Kebijakan Pemrintah Tidak Konsisten

Tidak Hanya Hotman Paris, kebijakan Budi Karya Sumadi juga dipertanyakan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Keputusan Presiden Joko Widodo yang melarang mudik selama masa pandemi virus corona dinilai baik Ketua Pengurus Harian Yayasan lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi.

Namun, apresiasi yang sebelumnya disampaikan kini tercoreng, setelah Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi berencana melonggarkan larangan mudik mulai besok.

"Guna menahan laju persebaran virus corona, pemerintah telah melarang mudik Lebaran, sejak 24/04/2020 via Permenhub No. 25/2020," ungkap Tulus Abadi dala siaran tertulis pada Rabu (6/5/2020). 

"Ini langkah yang patut diapresiasi, mengingat persebaran virus corona makin meluas, bahkan epicentrumnya berpotensi pindah ke daerah," tambahnya.

Namun, larangan tersebut katanya hanya seumur jagung.

Sebab, Kemenhub akan merevisi Permenhub Nomor 25 tahun 2020 tersebut.

Revisi tersebut intinya akan merelaksasi atau melonggarkan larangan mudik yang akan diberlakukan pada Kamis (7/5/2020).

"Sungguh ini merupakan kebijakan yang kontra produktif, bahkan blunder jika larangan mudik itu direlaksasi, apapun cara dan alasannya," ungkap Tulus Abadi.

"Ini artinya pemerintah tidak konsisten alias bermain api dengan upaya mengendalikan agar Covid -19 tidak makin mewabah ke daerah-daerah," tegasnya.

Relaksasi larangan mudik, berupa pengecualian untuk orang tertentu, diungkapkan Tulus Abadi sangat sulit dilakukan.

• Mahfud MD Babak Belur di ILC; Mardani, Sudjiwo & Karni Ilyas Sebut Rencana Menkopolhukam Berbahaya

Dalam praktik di lapangan, lanjutnya, aparat akan sulit melakukan pengawasan.

Bahkan, pengecualian untuk orang tertentu itu sangat berpotensi untuk disalahgunakan.

Selain itu, relaksasi larangan mudik katanya juga tidak sejalan dengan pernyataan Presiden Jokowi bahwa Mei 2020 curva Covid-19 harus turun, bagaimana pun caranya.

"Lah.. bagaimana mau turun jika kebijakan yang dilakukan tidak sejalan, seperti relaksasi larangan mudik tersebut," ungkap Tulus Abadi.