Breaking News:

Kredit Anggota DPRD Makassar

Legislator Golkar Minta Wali Kota Surati Bank Agar Tangguhkan Cicilan Kredit Anggota DPRD Makassar

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Makassar tersebut berharap pemerintah kota di bawah kendali Muhammad Iqbal S Suhaeb

HANDOVER
Ketua Tim sukses (Timses) Pemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 untuk wilayah Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir, meminta Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Muhammad Iqbal Samad Suhaeb, menyurati pimpinan bank.

Isi surat, kata Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Makassar ini, meminta penangguhan pembayaran angsuran pokok dan bunga kredit Aparatur Sipil Negara (ASN) serta anggota DPRD Makassar.

"Harusnya penjabat wali kota melakukan hal sama (minta penangguhan angsuran). Akibat Covid-19 ini, banyak yang terkena dampak utamanya ASN yang berpangkat golongan rendah," ungkap AWT, sapaan Wahab, Minggu (26/4/2020).

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Makassar tersebut berharap pemerintah kota di bawah kendali Muhammad Iqbal S Suhaeb berbuat yang luar biasa.

"Pj Wali Kota Makassar harusnya berbuat yang lebih luar biasa disaat yang luar biasa ini. Kalau mau masyarakat mengenang anda, maka berbuatlah yang luar biasa di tengah wabah virus mematikan ini," tegas Wahab.

Diberitakan sebelumnya, Wahab menilai masih banyak masyarakat di Makassar tidak disiplin dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (SSBB).

Menurutnya, ketidakdisplinan warga dikarenakan ketidakpahaman tentang PSBB dan wabah virus corona itu sendiri.

"Masih perlu sosialisasi dan edukasi rakyat bahwa PSBB tujuannya memotong penyebaran virus covid-19 melalui kontak  langsung manusia ke manusia," ujar Wahab.

"Berikan mereka pengertian dan pemahaman betapa bahayanya virus ini sehingga mereka mau menghentikan aktivitasnya untuk  sementara waktu," tambahnya.

Terkait bantuan sosial (bansos) ke warga terdampak, dia menilai belum merata. Mungkin karena dinas sosial masih melakukan validasi data.

Karena itu, lanjut Wahab, DPRD mendesak Dinsos Makassar untuk segera mempublikasikan siapa-siapa penerimaan paket sembako di tengah pandemi Covid-19.

"Biarkan rakyat menilai paling tidak kita kan tau apa mereka layak menerima bantuan atau tidak. Bantuan ini harus tepat sasaran yakni, orang kurang mampu dan warga yang terdampak lansung Covid-19," ungkap Wahab.

Penulis: Abdul Azis
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved