DPRD, BPKD, Kejaksaan Awasi Penggunaan Anggaran Covid-19 di Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Khusus untuk penggunaan anggaran penanganan wabah virus corona, pimpinan DPRD Sulsel sudah menunjuk badan anggaran (Banggar) untuk melakukan pengawasan.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan (DPRD Sulsel), Ni'matullah Erbe disela jumpa pers di ruang Ketua DPRD Sulsel, Senin (20/4/2020).

Ketua Demokrat Sulsel itu menyebut para anggota Banggar DPRD Sulsel akan bekerjasama dengan tim Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan pihak kejaksaan.

Tak hanya itu, seluruh anggota komisi di DPRD Sulsel wajib melakukan pemantauan terkait pendistribusian bahan makanan ke warga di 24 kabupaten/kota.

"Jadi Banggar ini selain awasi penggunaan anggaran oleh pemerintah provinsi, juga dia langsung melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan sembako ke masyarakat," tuturnya.

Dikatakan, hasil pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan bencana wabah virus corona oleh anggota DPRD Sulsel wajib dilaporkan ke pimpinan DPRD setiap minggu.

"Silakan kita sama-sama turun mengawasi. Perjalanan dinas ke luar daerah silakan digunakan separuh untuk perjalanan dalam daerah. Semua anggota dewan harus turun memantau, termasuk penyaluran bantuan jaring pengaman sosial," jelasnya.

Ulla juga menyinggung soal adanya informasi yang berkembang bahwa DPRD Sulsel menerima Rp 15 miliar dari anggaran penanggulangan Covid-19. Menurut Ulla itu salah dan keliru.

"Kami cuma diberikan Rp 8,5 miliar, bukan Rp 15 miliar. Dana ini untuk anggota DPRD Sulsel untuk turun ke lapangan, kalau cuma Rp 8,5 miliar itu tidak cukup, sangat kurang untuk kita gunakan bantu masyarakat, tapi tidak apalah asalkan kita bisa bantu masyarakat yang kita jumpai," jelasnya.

"Lagian gaji kami selama ini sudah kami gunakan untuk masyarakat, uang itu bukan untuk kami secara pribadi, tapi betul-betul untuk masyarakat yang kurang mampu," lanjutnya.

"Saya kira hanya DPRD Sulsel yang sangat respek dengan membantu pemerintah, kami sebenarnya bisa saja sekadar pantau apa hasil dari kerja pemerintah, tapi kami sudah sepakat untuk tidak membiarkan eksekutif bekerja sendiri. Kami harus turun terlibat," katanya.

Terkait Makassar lebih awal mengajukan PSBB dan segera diterapkan, Ulla berharap Pemkot Makassar benar-benar menyimpan bahan pokok sebelum diterapkan.

"Ini sebentar bukan kami yang harus komentari soal PSBB Makassar, tapi kami ingatkan jangan sampai bantuan bolong-bolong. Artinya hari ini ada besok tidak ada itu jangan terjadi karena akan menimbulkan masalah baru di masyarakat," jelasnya.

"Pemda Makassar harus betul-betul bekerja maksimal. Selama ini aparat di bawah biasa dalam bekerja mereka kadang tidak profesional, jadi tolong pemerintah kota betul-betul melakukan pemantauan secara massif terkait penyalurannya," kata Ulla.(*)

Laporan Wartawan Tribun Timur, Abd Azis Alimuddin

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

(*)