20 Juta Orang 'Berpotensi' Sebar Virus Corona atau Covid-19 saat Mudik, 31 Persen dari DKI Jakarta

TRIBUN-TIMUR.COM-Presiden Joko Widodo telah mengimbau masyarakat untuk tidak mudik di momen Lebaran mendatang.

Bahkan, pemerintah telah meniadakan cuti bersama dan memindahkannya di akhir tahun.

Hal tersebut dilakukan untuk memutus rantai penyebaran Virus Corona atau Covid-19.

Meski begitu, sebanyak 11 persen masyarakat Indonesia berencana tetap mudik Lebaran tahun 2020 ini.

Angka itu merupakan hasil survei yang dilakukan Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) pada 9 sampai 12 April 2020 terhadap 1.200 responden yang diwawancarai melalui telepon dan dipilih secara acak, dengan margin of error 2,9 persen.

Menurut hasil survei tersebut, sebanyak 31 persen warga Jakarta menyatakan berencana mudik di tengah wabah virus corona.

Lalu, sebanyak 12 persen warga Jawa Timur juga berencana tetap mudik.

Kemudian, warga Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten yang berencana mudik masing-masing sebesar 10 persen.

• VIDEO: Ponsel Black Market Tak Bisa Lagi Digunakan di Indonesia

Abbas meminta pemerintah untuk terus mengedukasi masyarakat agar tidak mudik di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

"Mengingat masih tingginya minat para perantau untuk mudik, tampaknya masih diperlukan edukasi dan penataan yang lebih tegas terhadap kegiatan mudik terutama dari Jakarta," jelas Abbas.

"Upaya lebih kuat untuk mencegah warga pulang kampung, khususnya warga di DKI," tambahnya.

• PROMO KFC MCD Pizza Hut hingga Buy 1 Get 1 Free Roti O Periode April 2020 di Tengah Pandemi Corona

39 Persen Setuju Sanksi

Kemudian sebanyak 39 persen warga setuju jika pelanggar kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) virus corona (Covid-19) diberi sanksi. Sanksi yang dimaksud berupa denda atau hukuman lainnya.

"Sikap warga dalam mendukung atau tidak mendukung pemberlakuan sanksi terhadap warga yang melanggar kebijakan PSBB cukup terbelah, yang setuju 39 persen," kata Sirajuddin Abbas.

Sementara, sebanyak 31,2 persen masyarakat tidak setuju jika sanksi diterapkan. Angka itu sedikit lebih kecil dibandingkan presentase yang setuju. Sedangkan, sebanyak 29,8 persen lainnya memutuskan tidak menjawab.