Update Corona Sulbar

Sekprov Sulbar Vicon dengan Mendagri, Pemda Diminta Sisir Belanja Barang yang Tak Bermanfaat

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muh Tito Karnavian Video Conference dengan seluruh pemerintah daerah, lintas kementerian dan lembaga pemerintah

TRIBUN TIMUR/NURHADI
Sekprov Sulbar Muhammad Idris rapat Vicon dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di ruangan Oval Kantor Gubernur.(nurhadi/tribun) 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muh Tito Karnavian, meminta seluruh pemerintah daerah, sisir belanja barang yang tidak bermanfaat untuk dialihkan ke penanganan dan pencehan penyebaran virus corona atau Covid-19.

Hal itu disampaikan Tito saat menggelar rapat Video Conference (Vicon) dengan seluruh pemerintah daerah, lintas kementerian dan lembaga pemerintah membahas langkah antisipasi dan akuntabilitas pelaksaaan anggaran dan serta pengadaan barang dan jasa di daerah, Rabu (8/4/2020).

"Dana perjalanan dinas akan diefesiensikan dengan adanya kegiatan sosial distancing, otomatis spring jumpnya jauh berkurang,"kata mantan Kapolri itu.

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, saat mengikuti Vicon, didampingi Kepala Perwakilan BPK Sulbar, Muhammad Toha Arafat, Kepala Perwakilan BPKP, Hasoloan Manalu dan para pimpinan OPD di ruang Oval Kantor Gubernur Sulbar.

Dalam rapat tersebut, Tito juga mengintruksikan enam hal kepada Pemda, pertama, melakukan percepatan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan perubahan alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas, mulai dari penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengamanan sosial.

Kedua, melakukan koordinasi dengan Forkopimda, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Ketiga, mensosialisasikan dan mengimbau masyarakat agar tidak mudik guna menghindari penyebaran Covid-19, memberikan arahan secara berjenjang sampai ke tingkat desa, untuk menghindari stigma negatif yang berlebihan terhadap pemudik.

Kemudian, memastikan dan mengawasi kecukupan dan kelancaran distribusi sembako di daerah.

Kelima, melakukan aktivitas industri dan pabrik, serta dunia usaha yang menghasilkan kebutuhan pokok masyarakat dan alat-alat kesehatan penaganan Covid-19 tetap berjalan.

Terakhir, dengan refocusing dan perubahan alokasi anggaran, dilakukan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari sejak dikeluarkannya Intruksi Menteri (Inmen) dan dilaporkan melalui hotline di (021)34832851 atau http://maplogcovid19.kemendagri.go.id dan via whatsapp.

Halaman
12
Penulis: Nurhadi
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved