BPJS Kesehatan

Akhirnya BPJS Kesehatan Siap Kembalikan Kelebihan Pembayaran Iuran Peserta PBPU dan Mandiri

Pembayaran kelebihan iuran BPJS Kesehatan akan segera dikembalikan, untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Mandiri

Dok. BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan 

TRIBUN-TIMUR.COM - Akhirnya yang ditunggu-tunggu kepastian pengembaian kelebihan pembayaran iuran BPJS Kesehatan akan segera dilakukan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) Kesehatan akan segera mengembalikan kelebihan pembayaran iuran peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

Hal ini sesuai hasil putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk segmen PBPU yang telah tayang di situs web resmi MA, Selasa (31/3/2020).

Gaji PNS & Jabatan Taruhannya, Sanksi Didapat Aparatur Sipil Negara yang Berani Mudik saat Covid-19

Tak Sengaja Isi Chat WhatsApp (WA) Dibaca Kakak, Perbuatan Duda Terhadap Siswi SMP Terbongkar

Foto-foto Jadul Glenn Fredly Awal Rintis Karier, Lagu Kasih Putih dan Januari yang Angkat Namanya

“Masyarakat juga diharapkan tidak perlu khawatir, BPJS Kesehatan telah menghitung selisih kelebihan pembayaran iuran peserta segmen PBPU atau mandiri,” ujar Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf.

Ia melanjutkan, dana itu akan dikembalikan segera setelah ada aturan baru atau disesuaikan dengan arahan pemerintah.

“Teknis pengembaliannya akan diatur lebih lanjut, misal apakah kelebihan iuran tersebut akan menjadi iuran bulan berikutnya untuk peserta,” ujar Iqbal.

Tindak lanjuti keputusan MA Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 8 ayat 1 sendiri berbunyi; Panitera MA mencantumkan petikan putusan dalam berita negara dan dipublikasikan atas biaya negara.

Sementara itu, ayat 2 berbunyi; Dalam hal 90 hari setelah putusan MA tersebut dikirim kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut, ternyata pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum Peraturan Perundang-undangan, yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Oleh karena itu, BPJS pun telah mempelajari dan siap menjalankan putusan MA.

Kini pemerintah dan kementerian terkait sedang menindaklanjuti putusan itu dan sedang disusun Perpres pengganti.

Halaman
123
Editor: Waode Nurmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved