Update Corona Sulsel

DPRD Sulsel Nilai Pemprov Lamban Tangani Pandemi Covid-19, Syaharuddin Alrif: Jangan Imbauan Terus

Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel segera bertindak cepat mencegah penyebaran virus corona.

TRIBUN TIMUR/ABDUL AZIS
Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan (DPRD Sulsel) Syaharuddin Alrif mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel segera bertindak cepat mencegah penyebaran virus corona.

Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Sulsel tersebut juga mendesak Pemprov Sulsel segera membagikan masker dan hand sanitizer ke masyarakat.

"Kalau Pemprov suruh masyarakat pakai masker bagikan dong secara gratis, jangan himbauan terus," tegas Syahar sapaannya kepada Tribun via pesan Whatsapp, Selasa (7/4/2020).

Tidak hanya itu, Syahar juga menilai Pemprov Sulsel sangat lamban mengambil keputusan dan hanya mengandalkan surat himbauan.

"Segera bertindak. Lakukan penyemprotan desinfektan di tempat umum seperti gedung sekolah, transportasi umum, serta gedung pemerintahan dan lain-lain secara serentak," katanya.

Syahar juga berharap pemerintah kabupaten/kota juga melakukan seperti itu. Menurutnya sudah banyak elemen bergerak melakukan penyemprotan disinfektan, membagikan hand sanitizer dan masker.

"Gubernur instruksikan semua bupati dan wali kota untuk membagikan masker secara gratis, karena masyarakat mau beli susah ekonominya, susahnya juga karena tidak ada dijual, itu tugas pemerintah," kata Syahar.

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PKB DPRD Sulsel Fauzi Andi Wawo meminta keseriusan pemerintah provinsi (Pemprov) Sulsel dalam menangani pandemi Covid-19 atau corona.

"Jadi kita butuh keseriusan Pemprov dinda karena himbauan yang dikeluarkan tidak satupun yang dipedulikan. Kasihan banget sebenarnya," tegas Fauzi kepada Tribun via pesan Whatsapp, Minggu (5/4/2020).

Karena itu, Fauzi meminta keseriusan pemerintah dalam hal ini himbauan yang ia keluarkan harus diikuti tindakan memaksa, tapi tentu saja pemerintah harus siap jejaring pengaman sosial untuk masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, kalau masyarakat diharuskan tinggal di rumah.

Halaman
12
Penulis: Abdul Azis
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved