Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Update Corona Makassar

Ketua DPC PDIP Kritik Langkah Pemkot Makassar Atasi Wabah Covid-19

Ia menilai langkah pemerintah Kota Makassar belum efektif untuk melakukan sosialisasi, langkah preventif dan penanggulangan wabah Covid-19.

Editor: Sudirman
abd azis/tribun-timur.com
Wakil Ketua DPRD Makassar Andi Suhada Sappaile 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Ketua PDIP Makassar, Andi Suhada menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tak serius menangani wabah Virus Corona (Covid-19).

Ia menilai langkah pemerintah Kota Makassar belum efektif untuk melakukan sosialisasi, langkah preventif dan penanggulangan wabah Covid-19.

Dalam hal sosialisasi, masyarakat belum terlalu paham dengan akibat dari Covid-19 ini.

"Saat ini, masih banyak orang-orang yang berkeliaran di jalanan tanpa memakai pelindung yang mumpuni untuk mencegah penyakit ini," katanya.

Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat terkait adanya warga yang meninggal dunia ternyata tak dipahami masyarakat sehingga ada penolakan.

"Bayangkan begitu menyedihkan kepada kita ketika ada jenazah yang ditolak oleh masyarakat. Ini berarti tak ada sosialisasi kepada masyarakat tentang penyakit ini. Masyarakat hanya tahu penyakit Covid-19 berbahaya. Mereka tak tahu bahwa ada langkah aman dari tim kesehatan ketika dikuburkan," katanya.

Sehingga, dia meminta ketua RT/RW harus berperan dalam memberi pemahaman kepada warganya.

"Jangan lagi ada rakyat kita yang positif dirawat kemudian meninggal, lalu pemakamannya menimbulkan pro kontra. Pemerintah harus jeli melihat ini, agar tak terulang lagi," katanya, Jumat (3/4/2020).

Selanjutnya, langkah preventif, Andi Suhada melihat tak ada langkah yang dilakukan secara besar di masyarakat.

"Ini yang banyak lakukan penyemprotan disinfektan adalah komunitas, peran pemerintah dimana?" Katanya.

Selain itu, dia mengkritisi pelantikan pejabat ditengah wabah Covid-19.

"Kita dilarang kumpul-kumpul dan mereka (pemerintah melantik secara cokko-cokko). Dalam etika pemerintahan kan harus minimal memberitahu kepada kami, karena kita sama-sama mengurus pemerintah," kata Wakil ketua DPRD Kota Makassar ini.

Menurutnya, pemerintah Kota Makassar saat ini bertindak sendiri dalam menjalankan pemerintahan.

"Mereka one man show aja, kalau itu (pelantikan) tak perlu, bagikan saja SK-nya. Nanti acara seremonial bisa menyusul kemudian," kata Penasehat Fraksi PDIP DPRD Kota Makassar ini.

Selain itu, dalam langkah penanggulanga wabah Covid-19, pemerintah Kota Makassar harus lebih cepat tanggap karena hanya melakukan serangkaian rapat tanpa banyak aksi sebelum Covid-19 mewabah lebih luas.

"Harusnya kan ada aksi lebih nyata kepada pemerintah level di bawahnya, minimal ada surat edaran dan sosialisasi dalam bentuk selebaran bahayanya Covid-19 sehingga masyarakat kita waspada," katanya.

Selain itu, perlu ada edukasi ke toko-toko yang buka dan belum mengikuti protokol pencegahan Covid-19.

Seperti pengukur suhu dan menyiapkan hand sanitizer bagi pengunjung, dan pengaturan jarak antar pengunjung diatur dengan baik.

Saat ini berdasarkan rilis dari Tim Gugus Tugas Covid-19, Makassar menjadi daerah terdampak paling besar.

Sebanyak 121 orang dalam pengawasan (ODP), 62 pasien dalam pengawasan (PDP) dan 49 orang positif Covid-19.

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: 

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

 
 

Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved