Status Kedaruratan Kesehatan

Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Jokowi Ingatkan Kepala Daerah Tidak Buat Kebijakan Sendiri

Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Jokowi Ingatkan Kepala Daerah Tidak Buat Kebijakan Sendiri

Tribunnews.com
Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Jokowi Ingatkan Kepala Daerah Tidak Buat Kebijakan Sendiri 

TRIBUN-TIMUR.COM - Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Jokowi Ingatkan Kepala Daerah Tidak Buat Kebijakan Sendiri

Wabah virus Corona atau Covid-19 menyebar luas di hampir semua provinsi di Indonesia.

Hampir setiap harinya ada saja kasus baru yang dinyatakan positif Covid-19 hingga saat ini tembus seribu lebih.

Pemerintah telah menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedarutan masyarakat.

Oleh karenanya pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat.

Dalam upaya mencegah penyebaran pandemi Corona di Indonesia, Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) memilih opsi pembatasan sosial dengan skala besar atau PSBB.

Hal tersebut diungkapkan Jokowi dalam konferensi pers, Selasa (31/3/2020) di Istana Bogor.

"Sesuai Undang-undang PSBB ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas Covid-19 dan kepala daerah," ujar Jokowi.

Kabar Gembira di Tengah Teror Corona, Jokowi Gratiskan Listrik 450 VA dan Diskon 50% Listrik 900 VA

KABAR GEMBIRA Jokowi Gratiskan Tarif Listrik 450 VA Selama 3 Bulan, Diskon 50% untuk 900 VA

Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan peraturan pemerintah (PP) tentang pembatasan sosial skala besar.

"Serta keputusan presiden (kepres) penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat untuk melaksanakan amanat Undang-undang tersebut," jelas Jokowi.

Halaman
1234
Editor: Hasrul
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved