Tribun Maros

Pilkada Ditunda, Anggota Panwascam di Maros Tuntut Haknya Dibayarkan

Penundaan Pilkada setelah disetujui oleh DPR RI bersama KPU, Bawaslu dan Kemendagri.

HANDOVER
Sebanyak 42 anggota Panwascam se Kabupaten Maros bersama ketua Panwas Kabupaten, Sufirman dan Ketua DPRD Maros Chaidir Syam usai pelantikan di hotel Continent Centrepoint Makassar. 

TRIBUNMAROS.COM, TURIKALE - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 dipastikan bakal ditunda.

Penundaan Pilkada setelah disetujui oleh DPR RI bersama KPU, Bawaslu dan Kemendagri.

Dimana dalam rapat tersebut disepakati penundaan Pilkada serentak 2020, dan dana Pilkada yang belum digunakan, dialihkan sebagai dana penanganan Covid -19.

"Panwascam telah mengeluarkan anggaran pribadi dan pinjaman, karena honorarium belum pernah dibayarkan selama tiga bulan," ujar Panwascam Bantimurung Harianto, via Whatsapp, Selasa (31/3/2020).

Para anggota Panwascam bekerja sebelum adanya penundaan Pilkada dan masa kerja.

"Kami responsif dengan bencana wabah yang sementara melanda negeri ini, kita dan patuh terhadap keputusan pemerintah dalam menunda pelaksanaan Pilkada 2020," ujarnya.

Namun sebelum penundaan, para panwascam telah bekerja berdasarkan aturan yang ada.

Apalagi sudah ada dasar anggaran yang telah ditandatangani bersama dengan Pemda Maros.

Pihaknya pun berharap sebelum Pemda Maros mengalihkan anggaran Pilkada 2020 itu ke penanganan dan pencegahan Covid-19, agar hak-hak pengawas pemilu yang telah bekerja tetap dibayarkan terlebih dahulu.

“Karena ini adalah hak kami sebagai Panwascam, kami yang sudah bekerja tiga bulan berdasarkan perintah Undang-Undang," ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Andi Muhammad Ikhsan WR
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved