Ketua HIPMI Takalar Sebut Kebijakan Pemerintah Lockdown Bakal Sulitkan Kebutuhan Pangan Warga

TRIBUN-TIMUR.COM, TAKALAR -- Ketua BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Akhmad Syafar mengatakan pemerintah mesti mempertimbangkan pemberlakuan Lock Down apabila pasien positif virus corona meningkat secara drastis ke depan.

Putra pasangan Syafaruddin dan Nasaria menuturkan, bahwa kebijakan lock down adalah wewenang pemerintah pusat. Bukan pemerintah daerah.

Hingga Minggu (29/3/2020) kemarin, jumlah pasien positif Corona di Sulawesi Selatan dilaporkan mencapai 48 orang.

" Pemerintah wajib melakukan lock down jika pasien virus corona terus meningkat drastis," katanya kepada Tribun Timur, Senin (30/3/2020).

Meski demikian, katanya, pemberlakuan lock down atau karantina wilayah akan berdampak pada berbagai sektor.

Pertama, katanya, masyarakat akan diperhadapkan dengan kehidupan yang sunyi selama penerapan lock down.

Menurutnya, masyarakat tidak lagi berinteraksi secara sosial seperti biasanya selama ini.

"Maka ini akan menimbulkan efek kejenuhan dan stres, itu dari psikologis," ujarnya.

Kedua, lanjutnya, dari faktor ekonomi terutama dalam memenuhi sembilan bahan pokok masyarakat.

Alumnus Universitas Negeri Makassar ini mengatakan, kebijakan lock down berpotensi pada kesulitan kebutuhan pangan masyarakat.

"Sangat susah memperoleh asupan gizi yang cukup. Padahal kita diharuskan mengonsumsi makanan yang bernutrisi untuk daya tahan tubuh yang kuat," terangnya.

Akhmad mengatakan, masyarakat Sulsel mesti mempersiapkan kebutuhan 9 bahan pokoknya untuk keperluan 2 minggu sampai 4 minggu ke depan apabila Lock Down diterapkan. (*)

Berikut Profilnya

Nama: Akhmad Syafar

Lahir: Pa'bentengan 22 November 1981