Diperkiran 10.000 Warga Pulang Kampung, Pemda Mamasa Belum Lakukan Lockdown

TRIBUNMAMASA.COM, MAMASA - Sejak pemerintah resmi meliburkan aktivitas perkantoran dan sekolah, ribuan warga Kabupaten Mamasa Sulawei Barat diperkirakan pulang kampung.

Sejak sepekan terakhir jumlah warga yang pulang akibat Covid-19 diperkirakan sudah mencapai 10.000 orang lebih.

Jumlah itu dicatat di empat titik posko pemeriksaan di setiap perbatasan, Yakni Polewali-Mamasa, Mamuju-Mamasa, Toraja-Mamasa dan Toraja- Kecamatan Pana'na.

Data terakhir pada Jumat (27/3/2020) sore kemarin, jumlah warga dari arah Polewali Mandar mencapai lebih dari 6.000 orang, tidak termasuk warga yang hanya masuk sesaat lalu ke luar atau bukan warga Mamasa.

Dari arah Mamuju, diperkirakan sudah melebihi 2.000 orang, juga tidak termasuk warga yang bukan penduduk Mamasa.

Sementara dari arah Toraja di dua posko diperkirakan sudah melebihi 1.000 orang.

Data perkiraan itu sesuai informasi yang diterima dari masing-masing posko screening di empat perbatasan.

Pada Jumat kemarin, Gubernur Sulawesi Barat Aki Baal Masdar telah resmi memberlakukan lockdown terbatas di perbatasan Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan serta perbatasan Sulawesi Tengah.

Locdown terbatas dimaksudkan untuk membatasi masuknya transportasi angkutan umum ke wilayah Sulbar sesuai jam yang ditentukan.

Lockdown terbatas ini berdampak positif terhadap pencegahan Covid-19 bagi Kabupaten Mamasa, di mana arus lalu lintas yang akan masuk ke Mamasa dari wilayah Sulawesi Selatan akan semakin berkurang.

Sehingga ada kemungkinan Mamasa tidak lagi melakukan lockdown meski dengan cara terbatas atau buka tutup jalan.

Demikian diungkapkan Kepala Badan Pemganggulanagn Bencana Daerah (BPBD) Mamasa, Labora Tandipuang saat dikonfirmasi Jumat (27/3/2020) malam.

Selain dengan alasan itu, pertimbangan lain sehingga belum dilakukan Lockdown yakni warga Mamasa yang terlanjur masih dalam perjalanan pulang, diberi kesempatan untuk masuk.

"Kita belum melakukan itu dengan berbagai pertimbangan," ungkap Labora Tandipuang.

Sementara itu, Bupati Mamasa H Ramlan Badawi mengatakan, lockdown merupakan kewenangan pemerintah pusat.

"Itu wewenang presiden tetapi kita berupaya memperketat peneriksaan di perbatasan," ujar Ramlan kemarin.

Kemungkinan terburuk jika mengharuskan dilakukan lockdown di Mamasa, Ramlan mengaku siap dengan segala kemungkinan, termasuk dampak perekonomian masyarakat nantinya.

"Insya Allah. Dilakukan lockdown pun kita sudah siap, kita sudah komunikasi Gubernur dan pihak Bulog. Kita siap," pungkasnya.

Laporan wartawan @sammy_rexta

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

(*)