RILIS

HIPMI Kecam Permendag Tentang Pembebasan Impor Bawang Putih dan Bombay

Tepat pada tanggal 18 Maret 2020, Kementerian Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 27 Tahun 2020

Ist
HIPMI Kecam Permendag Tentang Pembebasan Impor Bawang Putih dan Bombay 

TRIBUN-TIMUR.COM - Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), sangat menyayangkan kebijakan yang dikeluarkan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto yakni, membuka luas impor bawang putih dan bawang Bombay tanpa pembatasan kuota.

Tepat pada tanggal 18 Maret 2020, Kementerian Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 27 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendag Nomor 44 Tahun 2019 tentang ketentuan impor produk hortikultura.

Impor kedua komoditas hortikultura tersebut tanpa harus persetujuan impor baik itu Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) maupun Surat Persetujuan Impor (SPI).

“Permendag yang baru ditetapkan ini mutlak sangat mencederai tatanan hukum negara. Sebab hirarki peraturan perundang-undangaan sesuai Tap MPR dan Undang-Undang No 12 tahun 2011, tidak boleh peraturan di bawahnya bertentangan dengan diatasnya," ujar Kompartemen BPP HIPMI, Tri Febrianto di Jakarta, Jumat (20/3/2020).

"Terkait dengan impor bawang putih dan bombay harus memperoleh RIPH dan SPI tertuang dalam UU Nomor 13 tahun 2010 pasal 88 tentang hortikultura. Sementara sekarang dibebaskan tanpa RIPH hanya berupa surat atau maksimal Permendag,” tambah Tri Febrianto. 

Lebih lanjut Tri menjelaskan, kebijakan yang dikeluarkan Menteri Perdagangan ini berdampak langsung pada membanjirnya bawang putih dan bombay impor di dalam negeri, walaupun alasanya untuk meredam harga, tapi dampak negatifnya lebih mengerikan yakni membunuh petani dalam negeri.

Petani di Indonesia dengan dukungan pemerintah hingga saat ini tengah semangat atau masif membudidayakan bawang putih, tak hanya untuk penuhi kebutuhan dalam negeri, namun bertujuan untuk ekspor agar pendapatan petani semakin mensejahterakan.

“Permendag ini benar-benar kebijakan kapitalis bertolak belakang dari sistem ekonomi kerakyatan yang negara kita anut. Permendag ini membolehkan negara asal misalnya Cina sebagai negara penghasil bawang putih dan bombay untuk bisa memasukan langsung bawang putih ke Indonesia tanpa kuota. Ini kebijakan yang salah, tidak bisa ditolerir karena jelas menghancurkan program swasembada bawang putih dan petani itu sendiri,” jelanya.

Selain itu, Beber Tri, Permendag Nomor 27 Tahun 2020 itu pun mematikan perekonomian dalam negeri. Yakni keteribatan pengusaha Indonesia dalam mendatangkan barang-barang pangan impor dari negara-negara asal dihilangkan.

Sebab negara asal bisa memasukan langsung barangnya ke Indonesia. Artinya, kegiatan importase dimonopoli para pengusaha raksasa yang menguasai barang-barang pangan di negara asal.

Halaman
123
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved