Rizal Ramli: inilah Waktunya Menyetop Semua Proyek Infrastruktur Besar, Termasuk Pemindahan Ibu Kota
Rizal Ramli: inilah Waktunya Menyetop Semua Proyek Infrastruktur Besar, Termasuk Pemindahan Ibu Kota
Dengan nada yakin, Rizal Ramli meminta kepada pemerintah untuk menghentikan semua proyek besar.
• ILC TV One Seru Meski Tanpa Penonton, Gubernur Ridwan Kamil Minta Lockdown Corona ke Jokowi, Anies?
• VIDEO Rocky Gerung Sebut Pemerintah Terlalu Rakus Paksa Turis ke Indonesia di Tengah Wabah Corona
Hal itu dilakukan agar pemerintah bisa fokus menangani wabah virus corona.
"Ini waktunya untuk menyetop semua proyek-proyek infrastruktur yang besar," ucap Rizal Ramli.
Dalam sarannya itu, Rizal Ramli pun mengkritik ambisi pemerintah Jokowi dalam proyek besar.
"Ini kan kebanyakan ambisi berlebihan. Dibiayai dengan ugal-ugalan. Dengan pinjaman yang sangat besar. Dan kebanyakan tuh bermasalah atau tingkat pemakaiannya sangat rendah. Ini waktunya stop dulu semua proyek besar !" pungkasnya.

Rizal Ramli lantas memberikan contoh dengan apa yang pernah terjadi di orde baru.
"Waktu krisis 98 itu kita lakukan. Kita hentikan dulu proyek yang enggak penting yang besar. Kita delay satu tahun. Kecuali proyek yang skala kecil," ucap Rizal Ramli.
Melanjutkan sarannya, Rizal Ramli pun memberikan alternatif soal alokasi uang dari proyek besar yang dihentikan tersebut.
Menurutnya, ada tiga hal penting yang harus jadi fokus pemerintah saat ini.
"Kita re-allocated uang yang harusnya untuk infrastruktur ke tiga sektor, kesehatan, makanan dan daya beli untuk yang miskin," ungkap Rizal Ramli.
Karenanya, Rizal Ramli pun meminta pemerintah dalam hal ini Jokowi untuk tegas.
Yakni dengan menghentikan proyek besar termasuk pemindahan ibu kota.
"Jangan mimpi lagi bikin proyek pindah ibu kota apa lah, studinya aja kagak jelas kok. Ini waktunya presiden Jokowi bersikap tegas, hentikan proyek yang tidak penting buat satu tahun. Nanti kalau kita punya uang kita bangun lagi," ucap Rizal Ramli.
Jokowi Larang Kepala Daerah Lakukan Lockdown
Jokowi menegaskan bahwa kebijakan lockdown hanya dapat diambil oleh pemerintah pusat.