KASN Catat 386 Laporan dengan 528 ASN Terlapor, Agus Pramusinto: Belum Ada yang Dipecat

Di Sulawesi Selatan (Sulsel) ada 12 Kabupaten/Kota menggelar Pemilihan Wali (Pilwali) Kota dan Pemilihan Bupati (Pilbup).

KASN Catat 386 Laporan dengan 528 ASN Terlapor, Agus Pramusinto: Belum Ada yang Dipecat
Fadly/Tribun Timur
Ketua KASN Agus Pramusinto 
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pada 2020 ini, akan dilangsungkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di 270 Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia.
Di Sulawesi Selatan (Sulsel) ada 12 Kabupaten/Kota menggelar Pemilihan Wali (Pilwali) Kota dan Pemilihan Bupati (Pilbup).
 
Sebagai langkah penguatan netralitas ASN Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar Kampanye Publik dan Deklarasi Netralitas ASN pada Pilkada Serentak Tahun 2020 bertema 'ASN Netral, Birokasi Kuat dan Mandiri' di area Car Free Day Jl Boulevard Makassar, Minggu (8/3/2020).
 
Ketua KASN Agus Pramusinto mengatakan, kegiatan ini untuk memberikan sosialisasi dan mendorong ASN, masyarakat, media dan pemangku kepentingan lainnya, agar ASN bersikap netral dalam Pilkada 2020.
 
Diharapkan mereka dapat menjadi social control dalam menjaga netralitas ASN. Agus Pramusinto menjelaskan, KASN setiap tahun menerima banyak pengaduan pelanggaran netralitas ASN.
 
“Netralitas ASN akan kembali diuji dalam gelaran pemilihan pimpinan daerah 2020, yang apabila tidak disikapi dengan tepat melalui langkah-langkah pencegahan serta penindakan yang tegas, bisa jadi pelanggaran netralitas ASN akan terus bertambah,” ujar Agus usai acara.
 
Pada 2018 lalu terdapat 508 laporan pengaduan, dengan total ASN yang terlibat sebanyak 985 orang, dan pada 2019 terjadi pengurangan, terdapat 386 laporan pengaduan dengan total ASN yang terlibat 528 orang.
 
“Ke depan kita harus awasi betul pelanggaran netralitas ASN, dimana kuncinya adalah melalui kegiatan pencegahan dan berkolaborasi dengan lembaga mitra terkait," kata Agus.
 
Bagaimana di Sulsel? Sebelumnya, Asisten Komisioner Bidang Promosi dan Advokasi KASN Nurhasni mengatakan, pada 2019 rerata ASN melakukan pelanggaran di media sosial (medsos).
 
"Laporan yang masuk, di media sosial sangat rawan para ASN melakukan pelanggan, like sebelum penetapan calon tak apa. Namun setelah 4 Juni itu, sudah masuk pelanggaran PP 53 tahun 2010 tentang ASN," ujar Asni sapaannya.
 
Jelas di Peraturan Pemerintah (PP) 53, ASN itu dilarang memberi dukungan kepada Calon Kepada Daerah (Cakada) dan menggunakan fasilitas negara ini sebelum penetapan.
 
Terkait data kasus, pada 2019 ada sekitar 80 kasus di Sulsel. Sebanyak 18 kasus belum ditindaklanjuti.
 
"Kalau di Pemprov Sulsel ada tiga kasus sebelumnya yang sudah ditindaklanjuti," katanya.
Ketua KASN Agus Pramusinto
Ketua KASN Agus Pramusinto (Fadly/Tribun Timur)
 
*Belum Ada Sanksi Pemecatan
 
Ketua KASN Agus Pramusinto mengatakan, pada 2019 terdapat 386 laporan pengaduan dengan total ASN yang terlibat 528 orang.
 
"Jumlah ASN yang sudah diberikan sanksi sekitar 400 orang. Ada yang disanksi disiplin berat, disiplin sedang, sanksi kode etik dan perilaku," katanya.
 
"Detailnya, beberapa ASN turun pangkat, diberhentikan dari pangkat, ditunda kenaikan pangkatnya dan ditunda gaji berkala. Kalau pemecatan belum ada," Agus menambahkan.(tribun-timur.com)
Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

(*)

 
Penulis: Muhammad Fadhly Ali
Editor: Hasrul
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved