Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Tribun Mamuju

Mamuju Urutan kedua Rawan Konflik Pilkada, Begini Kesiapan Polda Sulbar

Dari empat dimensi yang menjadi tolak ukur Bawaslu RI dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada Pilkada 2020, semua terjadi di Mamuju.

Penulis: Nurhadi | Editor: Sudirman
Nurhadi
Kapolda Sulbar Brigjen Pol Eko Budi Sampurno coffee morning dengan wartawan di salah satu cafe di Mamuju 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, menetapkan Mamuju urutan kedua nasional daerah rawan konflik di Pilkada 2020, dengan skor 80,89.

Dari empat dimensi yang menjadi tolak ukur Bawaslu RI dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada Pilkada 2020, semua terjadi di Mamuju.

Kapolda Sulawesi Barat (Sulbar), Brigjen Pol Eko Budi Sampurno mengatakan, pihaknya sudah merespon hal itu.

Pihaknya akan mengerahkan personel untuk melakukan patroli cipta kondisi secara kesinambungan.

"Kita akan rubah framing itu dengan melakukan langkah-langkah kongkrit di lapangan, salah satu patroli cipta kondisi, agar warga Mamuju tidak merasa khawatir," ujarnya Jumat (6/3/2020).

Operasi ini dilakukan sejak Januari, dan sudah memetakan apa saja kerawanannya.

Dia meminta partisipasi masyarakat, untuk membantu aparat dan penyelenggara pemilu mengubah framing Mamuju paling rawan menjadi paling aman.

"Setiap kontestasi pilkada pasti ada yang rawan. Tapi kalau masyarakat mengamankan diri masing-masing, Insya Allah Mamuju akan menjadi daerah paling aman,"ujarnya.

"Insya Allah kami jamin Pilkada Mamuju aman, saat ini saya jamin 80 persen, 20 persen-nya itu, yang sedang kita garap," tambah Eko Budi Sampurno.

Babinkamtibmas sudah mulai memetakan, simpul-simpul mana yang paling rawan di Mamuju, bahkan sudah ada rawan secara khusus.

Sementara Kapolresta Mamuju, Kombes Pol Minarto mengatakan, akan menyiapkan seluruh personelnya untuk mengamankan seluruh tahapan Pilkada Mamuju 2020.

"Kalau nanti ada yang melanggar diproses sesuai hukum, sindir menyindir di media sosial lah biasa, yang penting tak ada kontak fisik,"ujarnya.

Pengalaman yang kerap menjadi pemantik Pilkada tidak aman, karena netralitas penyelenggara tidak terjaga.

"Jangan ada keperpihakan, jangan ada pelarangan, intimidasi dan sebagainya, jika ada pasti akan kami proses,"tuturnya.(tribun-timur.com).

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

 Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

(*)

Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved