Breaking News:

Bambang Haryo Soekartono

Bambang Haryo Soekartono: Pemerintah Jangan Politisasi Sektor Transportasi

Pemerintah diminta tidak mempolitisasi sektor transportasi, terutama penerbangan yang merupakan jasa angkutan berisiko sangat tinggi

Rilis Bambang Haryo
Bambang Haryo yang juga Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Bambang Haryo Soekartono (dua dari kanan) beeharap pemerintah tidak mempolitisasi sektor transportasi. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah diminta tidak mempolitisasi sektor transportasi, terutama penerbangan yang merupakan jasa angkutan berisiko sangat tinggi (high risk), karena membahayakan keselamatan nyawa publik.

Anggota DPR RI periode 2014-2019, Bambang Haryo Soekartono mengatakan politisasi transportasi oleh pemerintah selama ini, antara lain terlihat dari pemberhentian Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Ashkara beberapa waktu lalu.

“Garuda sebenarnya sudah dikelola dengan baik oleh Ari Ashkara sebab dia berhasil membuat Garuda untung Rp1,7 triliun per September 2019, setelah sebelumnya merugi hampir Rp5 triliun pada 2017-2018. Padahal kondisi penerbangan pada 2019 cukup berat karena terjadi penurunan demand,” katanya via rilis, Rabu (26/2/2020).

Dia menilai Ari telah mengelola perusahaan transportasi secara profesional sebab selama kepemimpinannya Garuda berhasil mencatatkan keuntungan.

”Manajemen Garuda saat dia pimpin sangat paham bahwa transportasi tidak boleh merugi untuk mendapatkan keuntungan secara wajar agar dapat menutupi biaya keselamatan dan kenyamanan,” ujarnya.

Menurut Bambang Haryo, kondisi pada 2019 setelah September telah terjadi penurunan standarisasi pelayanan transportasi udara akibat politisasi transportasi oleh Pemerintah yang mendesak tarif diturunkan.

Akibatnya, terjadi lagi pembiaran perang tarif oleh maskapai nasional dan pemberian insentif ke sektor penerbangan yang terlalu dipaksakan. “Padahal penerbangan merupakan transportasi dengan mayoritas pengguna kalangan menengah ke atas,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah sangat kurang memperhatikan transportasi untuk kalangan menengah bawah yaitu angkutan laut dan angkutan darat bus dan truk, yang berkontribusi lebih dari 90% terhadap total angkutan logistik dan penumpang di Indonesia.

“Sektor maritim juga merupakan jargon pemerintahan Jokowi, tetapi kenapa justru sangat kurang diperhatikan oleh Pemerintah?” ungkapnya.

Pengguna jasa penerbangan dikhawatirkan selalu dibayangi ancaman keselamatan dan buruknya pelayanan apabila pemerintah membiarkan perang tarif yang mengakibatkan maskapai mengalami kerugian besar.

Halaman
12
Penulis: Muhammad Fadhly Ali
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved