Pupuk Subsidi Terbatas, Petani Ngadu ke DPRD Bulukumba

"Petani juga harus memiliki kartu tani, padahal kita ketahui kondisi petani tidak seperti yang dibayangkan," jelasnya.

Mappaenre saat diberikan kesempatan berbicara, menjelaskan, program pemerintah yang mengatur tentang kartu tani, mulai dicetuskan tahun 2017 lalu.

Disaat itu pula, DTPHP Bulukumba mulai bergerak, semua kelompok tani diminta kartu keluarganya (KK) untuk di-input.

Namun, saat itu bertepatan dengan bakal dilaksanakannya pesta demokrasi Pemilihan Gubernur (Pilgub), sehingga petani mengira ada kepentingan politik dari pengumpulan KK tersebut.

"Jadi, langkah yang kami ambil saat itu, kalau mereka tidak mau, kita buatkan surat pernyataan," jelas dia.

Ia menilai program ini sangatlah baik, karena membuat penyaluran pupuk bersubsidi menjadi tepat sasaran.

"Yang bilang langka, yang tidak mendaftar. Dan ini tidak bisa dimanipulasi. Kondisi saat ini, pupuk tidak langka, cuman pupuk bersubsidi yang memang kurang," jelasnya.

Hal itu diakibatkan karena beberapa petani tidak melakukan penyetoran RDKK.

"Kalau kecamatan lain sudah habis kuotanya, tidak bisa diambil dari kecamatan lainnya lagi, karena kita sudah bagi dengan adil. RDKK yang masuk 2.447, yang itulah presentasenya sehingga kita dapat kuota masuk 7,5 ribu ton," jelasnya.

"Seandainya RDKK kita lebih banyak, petani memasukkan data semua, bisa jadi kuota (pupuk bersubsidi) kita lebih banyak," katanya.(*)

Laporan Wartawan Tribun Timur, Firki Arisandi, IG: @arisandifirki

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

(*)