Pupuk Subsidi Terbatas, Petani Ngadu ke DPRD Bulukumba

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Kelangkaan pupuk bersubsidi di beberapa kecamatan di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel), membuat Pemuda Muhammadiyah turun tangan.

Selasa (25/2/2020) kemarin, mereka membawa beberapa petani untuk mengadu ke DPRD Bulukumba.

Ketua Pengurus Daerah (PD) Muhammadiyah Bulukumba, Muhammad Amin, hadir langsung dalam pertemuan itu.

Mereka diterima tiga legislator di ruang aspirasi DPRD Bulukumba, satu diantaranya adalah Wakil Ketua I DPRD Bulukumba Hj Aminah Syam.

Dalam pertemuan itu, DPRD Bulukumba menghadirikan langsung Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Perkebunan (DTPHP), Sulriani.

Kasi Pupuk, Pestisida dan Alsintan DTPHP Bulukumba Mappaenre, juga hadir dalam pertemuan itu.

Aminah Syam yang memimpin jalannya pertemuan, membuka percakapan dengan menyajikan data.

"Kuota pupuk bersubsidi di Bulukumba hanya 7,5 ribu ton, sedangkan kebutuhan petani sebanyak 12 ribu ton, berarti memang kurang 4,5 ribu ton," kata Aminah Syam.

Kelangkaan ini, kata legislator dua periode itu, bukan hanya terjadi di Bulukumba, beberapa daerah di Sulsel juga mengalami hal yang sama.

Ia kemudian memberikan kesempatan kepada Ketua Pemuda Muhammadiyah Bulukumba untuk menyampaikan aspirasinya.

Muhammad Amin meminta pemerintah dalam hal ini DTPHP untuk melakukan langkah konkret mengenai kelangkaan pupuk ini.

Karena hampir 100 petani Bulukumba, saat ini sudah melakukan penanaman dan tentunya membutuhkan pupuk.

"Seharusnya pemerintah harus memikirkan ini sejak awal. Kalau saat ini (baru dipikir), sudah merugikan petani, bagaimana pemerintah mau mensejahterakan masyarakat kalau pupuk saja begini," kata Muhammad Amin.

Kebijakan-kebijakan, pun perlu diawasi, lanjut dia, khususnya terkait pembatasan pupuk bersubsidi.

Ia meminta Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), seharusnya disosialisasikan ke petani jauh hari sebelumnya.