Mamuju Urutan Kedua Nasional Paling Rawan Konflik Pilkada 2020

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Bawaslu RI merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 di Jakarta, Selasa 25 Februari.

Pada pemetaan potensi kerawanan pilkada kabupaten/kota, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, berada di posisi kedua tingkat kerawanan tertinggi pilkada 2020 dengan skor (80,89).

Tingkat kerawanan tertinggi pertama adalah Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat dengan skor (80,89); sementara ketiga adalah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dengan skor (78,01).

Komisioner Bawaslu Sulbar Koordiv Pencegahan dan Penindakan Supriadi Narno menjelaskan, ada empat dimensi yang diukur dalam IKP Pilkada 2020 adalah pertama, dimensi konteksi sosial dan politik dengan subdimensi keamanan lingkungan, otoritas penyelenggara pemilu, otoritas penyelenggara negara, dan relasi kuasa di tingkat lokal.

Kedua, dimensi pemilu yang bebas dan adil dengan subdimensi hak pilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi keberatan pemilu, dan pengawasan pemilu.

Ketiga, dimensi kontestasi dengan subdimensi hak politik, proses pencalonan, dan kampanye calon; dan keempat dimensi partisipasi dengan subdimensi partisipasi pemilih, partisipasi partai politik, dan partisipasi publik.

Supriadi Narno, mengatakan IKP adalah merupakan instrumen yang disusun Bawaslu RI tentang segala hal yang dianggap dapat mengganggu terselenggaranya Pilkada secara demokratis.

"Membaca IKP itu membaca sesuatu yang diharapkan tidak terjadi di Pilkada. Semakin dianggap rawan akan semakin efektif kita menyusun tindakan-tindakan pencegahan kerawanan tersebut,"kata Supriadi Narno di kantor Bawaslu Sulbar, Rabu (26/2/2020).

Ia mengatakan data IKP dikumpul berdasarkan situasi dan peristiwa pada pemilu sebelumnya. Baik Pilkada 2015, 2017 dan Pemilu 2019.

"Disana (data) dilihat apakah periatiwa yang disebut dalam dimensi-dimensi itu terjadi disini, nah di Mamuju hampir semua terjadi. Apakah akan terjadi lagi atau tidak, riset IKP tak masuk disitu tetap kepentingan Bawaslu mencegah agar tak terjadi lagi,"ujarnya.

Ia menututkan bicara tentang pencalonan misalnya. Di Mamuju pernah dipersoalkan masalah ijazah, konteks keamanana di Mamuju juga pernah terjadi kasus konflik perebutan lahan kampanye.

"Kemudian pencoblos lebih satu kali dan anak-anak yang tak memiliki hak pilih dimobilisasi untuk memilih. Kejadian ini semua di data secara rinci dan detil kemudian di olah secara ilmiah dan hasilnya dari semua indokator secara nasional Mamuju tergolong tinggi,"pungkasnya.

Selanjutnya, kata Supriadi Narno Bawaslu akan melihat dimenasi apa paling rawan di Mamuju pada Pilkada mendatanh kemudian melakukan tindakan khusus sesuai dimensi kerawanan.

"Di Mamuju yang paling disasar ada netralitas ASN. Semua berpotensi melakukan pelanggaran pemilu,"ucapnya.

Menurutnya, budaya literasi masyarakat di Mamuju belum maju, karena itu ia berharap kepada elemen masyarakat agar melakukan sarung apa yang ada di medsos. Karena tidak semua yang dibaca ada benar.