Ada Apa? Seleksi Dirut TVRI Dihentikan Setelah Pencopotan Helmi Yahya, Bagaimana Nasib 16 Orang Ini?

TRIBUN-TIMUR.COM-Setelah pencopotan Helmi Yahya, diadakan seleksi Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI.

Panitia seleksi pun telah menjaring 30 nama pengganti Helmi Yahya dan terpilih 16 nama yang lolos seleksi makalah.

Namun di tengah jalan, proses seleksi calon Direktur Utama TVRI dihentikan sementara.

Dikutip dari Kompas.com, hal itu diputuskan dalam rapat Komisi I DPR dengan Dewan Pengawas (Dewas) TVRI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

"Untuk proses yang sedang berlangsung saat ini dihentikan dulu," kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid seusai rapat. 

Alasannya, Dewas TVRI kurang berkomunikasi dengan Komisi I DPR terkait proses seleksi calon Dirut TVRI.

Proses seleksi calon Dirut TVRI itu diketahui dibuka pada 3 Februari 2020 dan sudah terjaring 16 nama.

"Kami ingin proses seleksi yang dilakukan oleh Dewas itu bisa tertib administrasi, tertib anggaran juga dan lain-lain. Karena ini terkait juga dengan anggaran untuk melakukan proses seleksi, maka ini perlu dilaporkan dulu kepada DPR," ujar Meutya.

Namun, ia memastikan para calon Dirut TVRI yang sudah masuk tahap seleksi tak akan gugur.

Meutya mengatakan para calon tidak perlu khawatir.

Proses seleksi hanya ditunda hingga pengalokasian anggaran dan proses seleksi calon Dirut TVRI disepakati bersama DPR.

"Agar calon-calon tidak khawatir yang sudah mengikuti proses akan otomatis masuk dalam proses recruitment calon dirut yang akan dilakukan nanti setelah ada persetujuan dari DPR," tuturnya.

Selain itu, Komisi I DPR menyoroti permasalahan tunjangan kinerja karyawan TVRI yang hingga saat ini belum selesai karena belum ada Dirut TVRI definitif yang menggantikan Helmy Yahya.

Mengenai hal tersebut, Meutya mengatakan Komisi I akan menjadwalkan rapat dengan Kementerian Keuangan untuk alokasi anggaran untuk merealisasikan tunjangan karyawan TVRI.

"Dari Komisi I DPR akan memanggil Kementerian Keuangan untuk mencari solusi terhadap tunjangan kinerja karyawan yang saat ini karena belum ada dirut definitif, maka itu jadi terhambat. Jadi kita dahulukan itu terlebih dahulu, kita akan mencari solusi dengan Kementerian Keuangan," ujar Meutya.