Pemprov Sulsel

Pemprov Sulsel Fokus Kembalikan Aset dari Pihak Ketiga

Pemprov Sulsel terus bekerja sama dengan Divisi Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD FADHLY ALI
Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI memberikan lembaran pernyataan sikap dari HMI Makassar kepada Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah di di ruang rapat pimpinan kantor Gubernur Sulsel Jl Urip Sumoharjo Makassar, Jumat (21/02/2020). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) terus bekerja sama dengan Divisi Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pendampingan pencegahan korupsi.

Termasuk dengan jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel untuk mengawal upaya mengamankan aset pemerintah.

"Fokusnya adalah mengembalikan aset yang dikuasai pihak ketiga. Dalan setahun kami kembalikan nilai aset Rp 7,1 triliun. Kalau ini didorong jadi usaha produktif, maka PAD (Pendapatan Asli Daerah) bisa terdongkrak," kata Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah di hadapan anggota Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI di ruang rapat pimpinan kantor Gubernur Sulsel Jl Urip Sumoharjo Makassar, Jumat (21/2/2020).

Terkait peningkatan pelayanan publik yang transparan di Pemprov Sulsel, NA mengatakan akan terus didorong. Salah satunya dengan penerapan transaksi elektronik.

"Kita tidak ada lagi transaksi tunai, sekarang semua non tunai melalui sistem elektronik. Ini untuk menghindai potongan macam-macam," ujar Nurdin.

Selain itu, Pemprov Sulsel juga sudah menerapkan sistem smart office untuk mempermudah layanan. Sehingga urusan birokrasi sebisa mungkin dibuat efektif dan efisien.

Pemprov Sulsel tidak bekerja sendiri, lanjut Nurdin. Kolaborasi dan sinergi dengan kabupaten/kota juga dibangun.

Hal itu dibuktikan dengan dialokasikannya bantuan keuangan daerah kepada pemerintah di tiap kabupaten/kota di Sulsel.

Bantuan keuangan daerah inipun meningkat. Tahun 2019, dialokasikan sebesar Rp 300 miliar. Lalu meningkat menjadi Rp 500 miliar pada tahun anggaran 2020 yang disebar ke daerah.

Ketua BAP DPD RI, Slyviana Murni mengapresiasi hal tersebut, namun ada beberapa kasus yang diinformasikan Ombudsman Sulsel dimana jumlah pengaduan naik cukup signifikan di 2019, utamanya kasus tanah.

"Salah satunya kasus Jen Tang, yang diprotes masyarakat yang berawal dari lemahnya pengawasan adminsitarasi di kawasan Buloa," katanya. (tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

(*)

Penulis: Muhammad Fadhly Ali
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved