Tribun Sulbar

Pemkab di Sulbar Diminta Kawal Baik Pengelolaan Dana Desa

Pemkab di Sulbar diminta kawal dengab pengelolaan dana desa melalui kebijakan dan kewenangan daerah masing-masing

Pemkab di Sulbar Diminta Kawal Baik Pengelolaan Dana Desa
TRIBUN TIMUR/NURHADI
Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar - Rapat kerja percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa 2020 di Auditorium lantai V Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (20/2/2020) kermarin 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar, berharap kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) diminta kawal dengab pengelolaan dana desa melalui kebijakan dan kewenangan daerah masing-masing.

"Ini bertujuan agar capaian tentang kualitas penggunaan dan pengelolaan dana desa dapat lebih berkualitas dan sesuai dengan harapan dan mandat pemerintah pusat,"kata Enny saat hadiri rapat kerja percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa 2020 di Auditorium lantai V Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (20/2/2020).

Menurut Enny, proses pengawalan terhadap pelaksanaan kegiatan dan implementasi dana desa masih perlu ditingkatkan untuk menjamin kualitas pelaksanaan dapat lebih maksimal.

"Kami menyadari hal itu, sehingga sebagai pemerintah pada tingkat provinsi kami memiliki peran melakukakan bentuk pengendalian dan pemantauan, melalui kebijakan-kebijakan yang diterjemahkan dalam bentuk regulasi, ataupun kegiatan-kegiatan yang disinergikan dengan program OPD,"ujarnya.

Ia mengakui terdapat kendala dan tantangan yang masih dihadapi dalam pengelolaan dana desa, seperti rawan penyalahgunaan, kegiatan fiktif, keterlambatan administrasi pelaporan, keterlambatan pelaksanaan dan lemahnya proses pendampingan

"Ini mesti disikapi bersama, baik pada tingkat kementerian maupun pada tingkat daerah,"katanya.

Jumlah dana desa yang telah digelontorkan ke Sulbar sejak 2015 sampai 2019 telah mencapai angka triliunan, untuk mempercepatan pembagunan di desa dalam segala sektor.

"Untuk alokasi terbesar pada penggunaan dana desa se-Sulbar pada 2019 ada pada bidang sarana dan prasarana desa sebesar 59,22 persen, sedankan bidang sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar sebesar 15,29 persen,"jelasnya.

Sementara alokasi dana desa yang paling kecil adalah ada pada bidang sarana dan prasaran lingkungan, ekonomi dan pembinaan kemasyarakatan, yaitu sekitar 0,02 persen hingga 1,30 persen.

"Dengan melihat data ini, sangat jelas masih perlu peningkatan efektifitas penggunaan dana desa yang berdasarkan data dan kebutuhan,"pungkaa Enny.

Halaman
123
Penulis: Nurhadi
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved