Tribun Wajo

Air Bendungan Bila-Kalola Wajo Tak Merata ke Petani, Ada Oknum Curi Air Pakai Pipa Besar

Air irigasi dari Bendungan Bila-Kalola di Maninagpajo mestinya menyentuh para petani di Kecamatan Tanasitolo.

Air Bendungan Bila-Kalola Wajo Tak Merata ke Petani, Ada Oknum Curi Air Pakai Pipa Besar
TRIBUN TIMUR/HARDIANSYAH ABDI GUNAWAN
Puluhan petani dari Kelurahan Pinceng Pute, Kelurahan Baru Tancung, Kelurahan Tancung dan Desa Ujunge yang tergabung dalm Perkumpulan Petani Pemakaian Air (P3A) mendatangi Kantor DPRD Wajo, Jumat (14/2/2020). 

TRIBUN-WAJO.COM, SENGKANG - Air irigasi dari Bendungan Bila-Kalola di Maninagpajo mestinya menyentuh para petani di Kecamatan Tanasitolo. Sayangnya, konsep itu nihil dan tak terjadi di lapangan.

Olehnya, puluhan petani dari Kelurahan Pinceng Pute, Kelurahan Baru Tancung, Kelurahan Tancung dan Desa Ujunge yang tergabung dalm Perkumpulan Petani Pemakaian Air (P3A) mendatangi Kantor DPRD Wajo, Jumat (14/2/2020).

Mereka punya temuan di lapanga mengapa air irigasi itu jarang menyebtuh sawah mereka. Yakni, ada oknum yang menjebol irigasi permanen tersebut dengan memasang pipa besar yang mengambil jatah air warga.

"Ada saluran pipa 6 inci sebanyak 7 titik dan itu dibuat dengan merusak irigasi permanen dan dialirkan ke sawah baru yang dibuat, sehingga sawah masyarakat tidak mendapatkan air, teralhir ada 10 titik," kata Ketua DPC FPE SBSI Kabupaten Wajo, Abdul Kadir Nongko yabg mendampingi petani ke DPRD Wajo.

Padahal, Kecamatan Maniangpajo dan Kecamatan Tanasitolo telah mendapatkan jatah aliran air irigasi.

"Untuk apa ada berita acara soal jatah air itu kalau masyarakat di Ujunge tidak dapat air," katanya.

Olehnya, dirinya meminta Pemda Wajo bersama DPRD Wajo juga aparat keamanan agar menutup pipa-pipa ilegal yang mencuri air para petani.

Sementara, salah satu anggota DPRD Wajo pemerima aspirasi, Mustafa menyebutkan bahwa permasalahan pembagian air tersebut sesungguhnya tidak perlu untuk saling menyalahkan.

Politisi Gerindra tersebut menyarakan, mesti ada penyidik PNS yang menelusuri pelanggaran tersebut, mengingat statusnya lex spesialis dan diatur di UU nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air.

"Harusnya ada penyidik dalam PSDA untuk menyelidiki pelanggaran pada saluran irigasi yang nantinya penyidik tersebut dapat menyita siapa saja yang melakukan pelanggaran," katanya.

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

(*)

Penulis: Hardiansyah Abdi Gunawan
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved