Tribun Luwu Timur

Bupati Luwu Timur Bawa Pejabatnya ke Kantor Bawaslu, Ada Melanggar?

Kegiatan dihadiri Bupati Luwu Timur, Thorig Husler bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Bupati Luwu Timur Bawa Pejabatnya ke Kantor Bawaslu, Ada Melanggar?
Tribun Timur/Ivan
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Luwu Timur melaksanakan sosialisasi penerapan pasal 71 UU nomor 10 tahun 2016 di kantornya, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kamis (12/2/2020). 

TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Luwu Timur, melaksanakan sosialisasi penerapan pasal 71 UU nomor 10 tahun 2016 di kantornya, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kamis (12/2/2020).

Kegiatan dihadiri Bupati Luwu Timur, Thorig Husler bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Turut hadir Ketua dan Anggota Bawaslu Luwu Timur, Rahman Atja, Sukmawati Suaib dan Zainal Arifin, serta perwakilan Polres Luwu Timur

Pasal ini tentang perubahan kedua atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi UU.

Anggota Bawaslu Sulsel, Azry Yusuf mengatakan, sosialisasi guna meminimalisir pelanggaran bagi ASN.

"Pengawas pemilu harus hadir untuk memberikan pelayanan, kepastian hukum kepada masyarakat," kata Azry.

Bupati Luwu Timur, Thorig Husler mengatakan, sudah lama menunggu kegiatan ini karena berhubungan dengan pembahasan aturan.

"Agar aparat kita tahu semuanya. Kedepan bisa menjadi pedoman bagi kita semua," kata Husler dalam kegiatan ini.

Adaapun penjelasan pasal 71 UU nomor 10 tahun 2016 sebagai berikut:

(1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Halaman
12
Penulis: Ivan Ismar
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved