Tribun Bone

328 Kades di Bone Wajib Laporkan Harta Kekayaan, Wakil Bupati: Isi Sejujur-jujurnya

Pemkab Bone melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melaksanakan sosialisasi

328 Kades di Bone Wajib Laporkan Harta Kekayaan, Wakil Bupati: Isi Sejujur-jujurnya
TRIBUN TIMUR/JUSTANG
Wakil Bupati (Wabup) Bone H Ambo Dalle membuka Sosialisasi terkait pengaplikasian pengisian formulir permohonan aktivasi e - filing wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara(LHKPN) bagi 328 kepala desa(kades) se Kabupaten Bone. 

TRIBUNBONE.COM, WATAMPONE- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melaksanakan sosialisasi di Ball Room Hotel Novena, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kota Watampone, Senin (10/2/2020).

Sosialisasi terkait pengaplikasian pengisian formulir permohonan aktivasi e - filing wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara(LHKPN) bagi 328 kepala desa(kades) se Kabupaten Bone.

Selain sosialisasi LHKPN bagi kades, dilakukan pula kegiatan penyerahan piagam penghargaan LHKPN Award dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone tahun 2020.

Wakil Bupati(Wabup) Bone Drs H Ambo Dalle MM menghadiri dan membuka sosialisasi tersebut.

Dalam sambutannya, Ambo Dalle menyebutkan pengisian LHKPN sudah diwajibkan bagi kepala desa sebagai penyelenggara negara pada tahun 2020.

"Pada tahun 2020 ini, semua kepala desa sebagai penyelanggara negara di Bone harus melakukan pengisian LHKPN, saya haqqul yakin tidak ada kepala desa yang tidak mau ini, ini kepentingan kita bersama dalam melaporkan harta kekayaan kita," kata Ambo Dalle.

"Jika tidak melakukan pengisian maka akan terlihat dalam menu admin. Akan terlihat di situ bahwa ini kepala desa yang belum. Dan jika tidak mengisi laporan maka akan dimintai alasannya secara tertulis mengapa tidak mengisi LHKPN," jelasnya.

Oleh karena itu, dia meminta para kepala desa melakukan koordinasi dengan admin LHKPN Bone tentang tata cara pengisian LHKPN.

Mantan Ketua DPRD Bone ini menambahkan agar para kepala desa tidak asal mengisi laporan LHKPN mereka.

Kata dia pengisian LHKPN dilakukan dengan sejujujur-jujurnya.

Halaman
12
Penulis: Justang Muhammad
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved