Usman Suhuriah Usul Pemprov Bentuk Tim Percepatan Infrastruktur Prioritas

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Wakil Ketua DPRD Sulbar Usman Suhuriah, meminta Pemprov Sulbar segera membentuk Tim Percepatan Infrastruktut Prioritas (TPIP), untuk percepatan akselerasi pembangunan.

Menurut Usman, TPIP dibutuhkan untuk mengatasi hambatan dalam penyelesaian proyek infrastruktur pemerintah yang masih terbengkalai selama ini.

"Sebaiknya Pemda merancang tim khusus untuk mempercepat pembangunan infrastruktur prioritas. Katakanlah itu TPIP. Tim ini bagaimana bisa memastikan pembangunan infrastruktur untuk dicover dengan prosentase lebih dari pada sektor lain,"kata Usman.

TIM ini, setidak akan beranggotakan unsur perangkat daerah untuk mengeksekusi dan mendorong kebijakan teknis serta anggaran, AKD terkait di DPRD untuk menginisiasi kebijakan, profesional yang berlatar keahlian.

"Tim ini mengkaji, menginisiasi para pihak untuk mengamulasi kapasitas kebijakan dan penganggaran. Selain itu juga untuk mengkoodinasi level pemerintah daerah kabupaten, atau stakeholders lain yang terkait,"ujarnya.

Selain itu, tim ini juga bekerja untuk menyelesaikan hambatan baik tingkat kebijakan penganggaran dan implementasinya.

"Karena problemnya sangat banyak, mulai dari hulu kebijakan, perencanaan, dan tindaklanjut setelahnya. Malah termasuk hambatan dari masyarakat,"kata dia.

Dikatakan bila memperhatikan soal infrastrukur yang dimaksud, prioritas adalah sejumlah ruas jalan strategis provinsi.

Seperti ruas Mapilli Tutar, Alu di Polewali Mandar, Ruas Ulumanda Majene, Ruas Bonehau Kalumpang Mamuju.

"Kalau akses ruas jalan dimaksud bisa bagus maka akses terhadap tempatan produksi akan terkoneksi dengan pasar. Banyak sekali akan kita dapatkan terutama sisi keadilan, akses pendidikan, kesehatan, kesejahteraan,"jelasnya.

"Jadi tim ini bekerja adhoc saja untuk mencari penyelesaian masalah infrastruktur prioritas. Nanti tidak saja menggolkan kesepakatan teknis, tetapi juga bekerja untuk melahiran konsensus politik agar soal infrastruktur dimaksud berkepastian dalam kebijakan dan keputusan,"sambungnya.

Usman membeberkan memang diketahui kondisi fiskal yang dimiliki Sulbar, memang sangat terbatas dan menjadi salah satu kendala besar pemerintah daerah.

"Makanya kebijakan kita harus ada prioritas yang sungguh-sungguh didahulukan. Inilah yang perlu kita diberikan dukungan kepada gubernur, setidak-tidaknya bisa dijadikan kebijakan pada perencanaan tahun 2020 ke tahun 2021,"tuturnya.(tribun-timur.com).

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur