Golkar Sulsel

Nurdin Halid Ungkap Alasan DPP Belum Keluarkan SK Kepengurusan Golkar Sulsel

Melainkan kata Nurdin, musyawarah luar biasa (musdalub) dan itupun dilakukan jika DPP Partai Golkar membutuhkan di pusat.

abdul asiz
Pelaksana tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulsel HAM Nurdin Halid 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulsel HAM Nurdin Halid, menegaskan DPD I Golkar tak perlu melakukan Musyawarah Daerah (Musda) hanya untuk memilih ketua periode 2020-2025.

Melainkan kata Nurdin, musyawarah luar biasa (musdalub) dan itupun dilakukan jika DPP Partai Golkar membutuhkan di pusat.

"Mekanisme partai harus musda dan sudah kami lakukan. Kenapa belum ada SK? Karena ada konsep dari Koorbid Kepartaian untuk menyeragamkan masa periode kepengurusan Partai Golkar Sulsel dengan DPD I Golkar se-Indonesia, yaitu 2020-2025 atau setelah munas," kata Nurdin di Warkop BM, Jl Bonto Mangngepe, Makassar, Sulsel, Minggu (9/2/2020).

Nurdin menambahkan, musda DPD I Golkar Sulsel dilaksanakan waktu itu karena panitia musda sudah kerja dan sebagainya.

Musda Golkar Sulsel dilakukan, kata Nurdin belum ada pengesahan kepengurusan karena nanti setelah munas baru disahkan.

"Jadi ini petunjuk dari ketua umum. Waktu itukan sebelum munas muncul pertanyaan mengapa tidak disahkan? Bagaimana tidak disahkan karena ini petunjuk," tegas matan Ketua Harian DPP Golkar ini.

Ia menjelaskan, bahwa sahnya sebuah musda karena terpenuhinya syarat formal, mekanisme rapat-rapat berjalan dengan baik, ada tata tertib dan dihadiri DPP kalau DPD I atau satu tingkat diatasnya.

"Ini kan kemarin DPP formatur dan sudah sesuai dengan petunjuk pelaksana serta petunjuk teknis, dilantik oleh DPP. Suratnya juga sesuai AD/ART dan disepakati ketua umum untuk di keluarkan SK-nya setelah munas, sehingga akan terjadi keseragaman nanti. Jadi apanya yang tidak sah," ungkap Nurdin.

Ia menegaskan, bahwa surat DPP yang beredar ke publik itu normatif dan tidak mungkin mengatakan disitu diperintahkan musda kecuali Sulsel.

"Kan tidak seperti itu, tidak mungkin seperti itu bunyi suratnya," jelas Nurdin.

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

(*)

Penulis: Abdul Azis
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved