DPRD Wajo

DPRD Minta Pembangunan Lapak di Bantaran Sungai Bulete Wajo Dihentikan

Menurutnya, tak ada dasar oknum warga tersebut mendirikan bangunan dengan dalih relokasi pedagang buah di Pasar Siwa.

hardiansyah/tribunwajo.com
Lapak-lapak yang dibangun di bantaran Sungai Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo. 

TRIBUNWAJO.COM, SENGKANG - Anggota DPRD Wajo, Mustafa bereaksi keras dengan adanya oknum masyarakat yang membangun lapak di bantaran Sungai Bulete, Kecamatan Pitumpanua.

Menurutnya, tak ada dasar oknum warga tersebut mendirikan bangunan dengan dalih relokasi pedagang buah di Pasar Siwa.

"Itu tidak boleh, terlebih tidak ada izin. Atas dasar apa? Kalau pun ada pejabat yang memberi izin siapa dan atas dasar apa pula pejabat itu memberi izin?" katanya kepada Tribun Timur, Selasa (4/2/2020).

Anggota Komisi III Bidang Pembangunan DPRD Wajo menambahkan, ada banyak aturan yang telah dilanggar.

Mulai dari Permen PUPR  63 /1993 dan 28/2015, tentang garis sempadan sungai, Undang-undang 7/2004 tentang sumber daya air, Peraturan Pemerintah 38/2011 tentang sungai, Peraturan Daerah Kabupaten Wajo 16/2014 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

"Itu tidak boleh, dan pembangunan itu harus dihentikan, apapun alasannya," katanya.

Sebagaimana diketahui, sepanjang kurang lebih 80 meter bantaran Sungai Bulete mulai didirikan lapak-lapak dari kayu untuk relokasi pedagang buah. Investornya adalah salah satu masyarakat Siwa bernama Muhammad Naing.

Kepada sejumlah media, dirinya menyebutkan mendapatkan izin dari Wakil Bupati Wajo, dan mengaku telah mengucurkan puluhan juta untuk membangun tempat tersebut.

Kendati demikian, Mustafa menambahkan, siapapun pejabat yang merestui Muhammad Naing membangung lapak, juga mesti bertanggungjawab.

"Pejabat itu harus bertanggungjawab secara moral untuk mencari solusi. Bagaimana menanggulangi kerugian daripada masyarakat yang telah membangun itu," kata politisi Partai Gerindra tersebut.

Terpisah, Wakil Bupati Wajo, Amran yang sempat mencuat namanya dalam polemik pembangunan lapak di bantaran Sungai Bulete tersebut angkat bicara. Dirinya menampik tudingan bahwa dirinyalah yang memberi restu warga untuk membangun lapak.

"Tidak bener itu, ini birokrasi ada aturan, perda, perbup dan regulasi yang harus dipatuhi, dana yang akan digunakan adalah dana CSR, wajib ada perencanaan, penawaran dan pelaksanaan, harus ada izin pak dari balai, PUPR," katanya.

Bahkan, Amran menantang oknum yang menyeret namanya dalam polemik itu, untuk menunjukkan bukti bahwa dirinya terlibat.

"Menyuruh itu kalau dipemerintahan wajib ada hitam diatas putih, ada penawaran, ada RAB, bayar pajak, pengawasan dan ada audit," katanya.

Penulis: Hardiansyah Abdi Gunawan
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved