Tribun Majene

Diduga Langgar UU Netralitas ASN, Sekda Majene Dipanggil Bawaslu

Sekda Kabupaten Majene, Andi Achmad Sukri Tammalele, dipanggil Bawaslu Majene. Pemanggilan itu pada 21 Januari lalu.

Diduga Langgar UU Netralitas ASN, Sekda Majene Dipanggil Bawaslu
TRIBUN TIMUR/NURHADI
Sekda Majene Andi Sukri Tammalele saat berada di kantor Bawaslu Majene.(nurhadi/tribun) 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Majene, Andi Achmad Sukri Tammalele, dipanggil Bawaslu Majene. Pemanggilan itu pada 21 Januari lalu.

Pemanggilan Andi Sukri terkait permintaan klarifikasi atas dugaan pelanggaran natralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) jelang Pilkada Majene 2020.

Ketua Bawaslu Majene Sofyan Ali mengungkapkan dugaan pelanggaran Andi Sukri terkait ikutnya mendaftar sekaligus melakukan pemaparan visi dan misi pada seleksi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene yang dilaksanakan oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Majene.

"Kami sudah melakukan pemanggilan ke pihak-pihak terkait untuk dilakukan klarifikasi serta menggali info lebih jauh. Diantaranya Kepala BKD, Andi Pawiloi sebagai dan Wakil Bupati Majene H Lukman selaku ketua DPD Golkar Majene,"kata Sofyan.

Sofyan menjelaskan mantan Kadis Pendidikan Sulawesi Barat tersebut diduga melanggar Pasal 9 Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta Pasal 11 PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

"Masalah ini kami akan serahkan ke Komisi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Masih bersifat dugaan yang menentukan bersalah apa tidak adalah KASN di Jakarta jadi untuk kasus Pak Sekda ini kami teruskan ke KASN sebagai lembaga yang berwenang dalam hal penanganan pelanggaran kode etik ASN jadi hasil klarifikasi dan bukti yang kami miliki kami serahkan ke KASN,"ujarnya.

Ia mengatakan Bawaslu telah merampunkan berkasnya pekan lalu karena Bawaslu hanya memiliki waktu tiga hari untuk melakukan penanganan. Jika dibutuhkan hanya dapat ditambah dua hari sesuai Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017.

"Jadi, kami Bawaslu hanya melakukan penanganan dugaan pelanggarannya, bukan menentukan apakah bersalah atau tidak,"tuturnya.(tribun-timur.com)

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: 

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

(*)

Penulis: Nurhadi
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved