Pinrang Paling Patuh, Selayar Terendah LHKPN di Sulsel, Bagaimana Pemprov Sulsel?

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri mengumpulkan bupati dan wali kota se Sulsel.

Pertemuan diadakan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Kamis (23/1/2020).

Dalam kesempatan itu, Firli memaparkan terkait progres Laporan Hatta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk Sulawesi Selatan.

Dari 24 kabupaten kota yang ada, diumumkan Kabupaten Pinrang menduduki peringkat pertama daerah paling patuh para legislatif dan eksekutif-nya.

Sedangkan pada posisi terendah yakni Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kegiatan lapor LHKPN ini dilakukan dalam rangka upaya penegakan hukum, pengawasan internal, dan pencegahan tindak pidana korupsi untuk mengetahui kebenaran, keberadaan, dan kewajaran laporan harta pejabat.

LHKPN seperti dipaparkan Firli, merupakan wujud komitmen Penyelengara Negara yang berintegritas.

Hal ini juga sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 5 angka 2, tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

"Bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk bersedia diperiksa kekayaanya sebelum, selama, dan setelah menjabat," katanya.

Soal Bagi-bagi Pokir