UU KPK Baru Sudah Disahkan, Presiden Jokowi Segera Terbitkan 7 Aturan Baru soal KPK, Apa Saja?

Presiden Joko Widodo dikabarkan sudah menyiapkan tujuh aturan lagi terkait Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Instagram @jokowi
Presiden Jokowi Segera Terbitkan 7 Aturan Baru soal KPK, Apa Saja? Ada tentang Hasil Penggeledahan 

Hal tersebut dikarenakan, UU KPK yang baru dinilai bisa melemahkan fungsi KPK sebagai lembaga independen.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai keseluruhan poin dalam UU tersebut akan melemahkan KPK dan menjadi titik mundur pemberantasan korupsi.

Catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) revisi UU KPK bukan barang baru, sejak 2010 DPR RI dan pemerintah saling bergantian mengusulkan perubahan.

Mulai dari pembentukan Dewan Pengawas, pembatasan kerugian negara yang bisa diusut KPK, eksistensi waktu kelembagaan, kewenangan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), sampai pada pengaturan penyadapan.

Narasi penguatan yang selama ini disebutkan oleh DPR ataupun pemerintah hanya sekadar halusinasi belaka.

Berikut poin-poin krusial dalam revisi UU KPK yang dikhawatirkan memperlemah KPK dan pemberantasan korupsi dikutip dari website https://www.kpk.go.id

KPK tidak disebut lagi sebagai lembaga Independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun;

  • KPK dijadikan lembaga Pemerintah Pusat
  • Pegawai KPK dimasukan dalam kategori ASN sehingga hal ini akan beresiko terhadap independensi pegawai yang menangani kasus korupsi di instansi pemerintahan;

 Penyadapan hanya dapat dilakukan setelah ada izin dari Dewan Pengawas. Sementara itu, Dewan Pengawas dipilih oleh DPR dan menyampaikan laporannya pada DPR setiap tahunnya;

  • Selama ini penyadapan seringkali menjadi sasaran yang ingin diperlemah melalui berbagai upaya, mulai dari jalur pengujian UU hingga upaya revisi UU KPK
  • Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa dan dilakukan secara tertutup. Sehingga bukti-bukti dari Penyadapan sangat berpengaruh signifikan dalam membongkar skandal korupsi;
  • kewenangan melakukan Penyadapan;
  • Sumber penyelidik dan penyidik dibatasi
  • Penuntutan perkara korupsi harus koordinasi dengan Kejaksaan Agung
    • Kewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan dihilangkan
      • KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan
        • Melalui ketentuan tersebut akan menurunkan strandar KPK dalam penanganan kasus.
        • Penghentian penyidikan dan penuntutan yang belum selesai selama 1 (satu) tahun akan membuat potensi intervensi kasus menjadi rawan. Terlebih pada kasus yang besar serta menyangkut internasional proses penanganan akan sangat sulit menyelesaikan selama satu tahun. Selain itu, berpotensi juga dilakukan penghambatan kasus secara administrasi sehingga lebih dari 1 (satu) tahun.
        • Tingkat kesulitan penanganan perkara dari satu perkara ke perkara lain bermacam-macam, sehingga mungkin saja ada perkara yang amat rumit sehingga membutuhkan waktu lebih dari satu tahun untuk menanganinya.
        • Tidak pernah ada aturan dalam sistem hukum acara pidana nasional yang mengatur bahwa suatu penyidikan/penuntutan harus dihentikan jika selama jangka waktu tertentu proses penyidikan/penuntutannya belum selesai, jadi aturan ini adalah aturan anomali yang sama sekali tidak mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum KPK.

        Pelaporan LHKPN dilakukan di masing-masing instansi, sehingga hal ini akan mempersulit melihat data kepatuhan pelaporan dan kewajaran kekayaan Penyelenggara Negara;

      • Posisi KPK direduksi hanya melakukan kooordinasi dan supervisi;
      • Selama ini KPK telah membangun sistem dan KPK juga menemukan sejumlah ketidakpatuhan pelaporan LHKPN di sejumlah institusi;

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Akan Terbitkan 7 Aturan Lagi soal KPK, Apa Saja?"

Editor: Anita Kusuma Wardana
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved