Bawaslu Sulsel

Bawaslu Petakan 9 Titik Rawan Pembentukan PPK Pilkada Sulsel

Bawaslu telah memetakan sembilan titik rawan pada pembetukan PPK oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di 12 Daerah yang melaksanakan pemilu.

Bawaslu Petakan 9 Titik Rawan Pembentukan PPK Pilkada Sulsel
munjiyah/tribunpangkep.com
Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sulsel, Asri Yusuf saat menghadiri Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Produk Hukum di Mattampa Inn, Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep, Sulsel, Selasa (22/10/2019) 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memperketat pengawasan pada perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilhan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.

Bawaslu telah memetakan sembilan titik rawan pada pembetukan PPK oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di 12 Daerah yang melaksanakan pemilu.

"Kita akan lakukan pengawasan karena itu perintah UU (Undang undang) yang tertuang dalam pasal 30 undang undang nomor 10 tahun 2016," kata Syaiful Jihad.

Kordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga (Hubal) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulsel, mengatakan ada sembilan titik rawan pembentukan PPK jadi perhatian serius Bawaslu.

Diantaranya, PPK direkrut berusia kurang dari 17 tahun, berpendidikan dibawah SMA atau sederajat, tidak berdomisili di wilayah PPK.

Pimpinan Bawaslu Sulsel Syaiful Djihad memberikan sambutannya di acara Sosialisasi Pengawasan Pemilu di Hotel La'riz, Jalan Lagaligo Nomor 34, Mangkura, Ujung Pandang, Kota Makassar, Rabu (3/4/2019).
Pimpinan Bawaslu Sulsel Syaiful Djihad memberikan sambutannya di acara Sosialisasi Pengawasan Pemilu di Hotel La'riz, Jalan Lagaligo Nomor 34, Mangkura, Ujung Pandang, Kota Makassar, Rabu (3/4/2019). (Humas Bawaslu Takalar)

Pernah disanksi pemberhentian oleh KPU atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), berasal dari anggota Partai Politik (Parpol) atau telah berhenti namun belum mencapai lima tahun.

Selain itu, Kata Syaiful, PPK berasal dari tim kampanye atau telah berhenti namub belum mencapai lima tahun, pernah menjabat dua kali periode dalam jabatan PPK.

Pernah dipidana dengan ancaman hukuman di atas lima tahun atau lebih dan PPK itu masih dalam ikatan perkawinan sesama penyelenggara pemilu. (*)

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow Instagram Tribun Timur

Subscribe akun Youtube Tribun Timur

(*)

Penulis: Hasan Basri
Editor: Syamsul Bahri
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved