Pilwali Makassar 2020

KPU Makassar Minta Tambahan Rp 9,4 Miliar, untuk Honor KPPS

Farid mengaku bahwa pimpinan dewan merespon positif keinginan KPU menambah anggaran pilwali.

KPU Makassar Minta Tambahan Rp 9,4 Miliar, untuk Honor KPPS
abd azis/tribun-timur.com
Ketua KPU Kota Makassar, Muh Farid Wajdi (kanan) dan anggota KPU lainnya. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar meminta tambahan anggaran pelaksanaan pemilihan wali kota (Pilwali) Makassar 2020 senilai Rp 9,4 miliar.

Ketua KPU Makassar M Farid Wajdi mengatakan terkait permintaan tersebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar Rudianto Lallo, Andi Suhada Sappaile dan Andi Nurhaldin Nurdin selaku wakil ketua II dan III DPRD.

“Kami sudah koordinasi dengan pimpinan DPRD. Kita menyampaikan keadaan dan persiapan dalam menghadapi Pilkada 2020. Isi diskusinya terkait perubahan komponen honor adhoc yang harus disesuaikan,” katanya di Kantor KPU Makassar, Jl Perumnas Antang Raya, Makassar, Rabu (15/1/2020).

Farid mengaku bahwa pimpinan dewan merespon positif keinginan KPU menambah anggaran pilwali. Menurutnya, tiga pimpinan DPRD yang hadir dalam pertemuanya di ruang rapat ketua DPRD, Jl AP Peettarani, Makassar berjanji membahasnya dalam paripurna.

Ia menjelaskan, anggaran pilwali 2020 membengkak dengan keluarnya Peraturan KPU (PKPU) tentang peningkatan honor penyelenggara adhoc.

“KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) ini paling besar anggarannya, sekira Rp 5 miliar. Belum lagi kebutuhan lain seperti ATK (alat tulis kantor) dan tenda,” tegas Farid.

Menanggapi permintaan KPU, Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo mengaku mendukung penuh langkah-langkah Farid cs. Ia mengaku segera mencari solusinya.

“Kami pada prinsipnya mensupport penyelenggaraan ini, apapun itu,” jelas Rudi.

Termasuk, kata Wakil Ketua DPW Partai Nasdem Sulsel ini terkait kendala anggaran yang oleh KPU masih dianggap kurang.

“Kami akan koordinasikan dengan Koordinator Banggar dalam hal ini Pak Adi Rasyid Ali untuk menemukan solusinya,” jelasnya.

Sementara Wakil Ketua II DPRD Makassar Andi Suhada Sappaile mengatakan, pada prinsipnya DPRD mendukung KPU jika itu untuk kepentingan Makassar. Hanya saja, ia mengaku belum mendapat secara rinci tujuan anggaran tersebut.

“Pembahasan inti memang masalah dana buat Pilwalkot nantinya dan sekalian silaturahmi. Saya tidak dapat detailnya tambahan anggaran karena belum tidak dibahas secara rinci,” tegas Ketua DPC PDI Perjuangan Makassar ini.

Penulis: Abdul Azis
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved