RUU Omnibus Law

Datangi Kantor DPRD, Federasi Pertambangan dan Energi Wajo Tolak RUU ini

Ada empat poin tuntutannya, yakni keluarkan klaster ketenagakerjaan dari RUU Cipta Lapangan Kerja, tolak kenaikan iuaran BPJS Kesehatan.

Datangi Kantor DPRD, Federasi Pertambangan dan Energi Wajo Tolak RUU ini
hardiansyah/tribunwajo.com
DPC FPE KSBSI Wajo menyampaikan aspirasinya soal penolakan RUU Omnibus Law di DPRD Wajo, Rabu (15/1/2020). 

TRIBUN-WAJO.COM, SENGKANG - Dewan Pengurus Cabang Federasi Pertambangan dan Energi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DPC FPE KSBSI) Kabupaten Wajo menolak RUU Omnibus Law, Rabu (15/1/2020).

Ada empat poin tuntutannya, yakni keluarkan klaster ketenagakerjaan dari RUU Cipta Lapangan Kerja, tolak kenaikan iuaran BPJS Kesehatan.

Tolak upah per jam, dan segera bentuk tim khusus klaster ketenagakerjaan.

Para pekerja dan buruh tersebut memulai aksi unjuk rasanya di Lapangan Merdeka Sengkang, lalu long march ke simpang enam tugu BNI.

Setelah itu,, mereka lalu ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kantor Bupati Wajo dan terakhir di DPRD Wajo.

Di Kantor DPRD Wajo, DPC FPE KSBSI juga berharap bahwa para anggota dewan mampu menyampaikan aspirasi penolakan RUU Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law tersebut ke Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

"Kita berharap aspirasi ini diterima dan dikawal, sebab RUU Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka ini sangat tidak berpihak ke para pekerja," kata Ketua DPC FPE KSBSI Wajo, Abdul Kadir Nongko.

Lebih lanjut, dalam pengajuan RUU Omnibus Law tersebut, para serikat pekerja tidak dilibatkan.

Bahkan, secara sinis pekerja dan buruh di Kabupaten Wajo menyebut RUU tersebut adalah RUU Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

"Itu sebenarnya RUU Apindo, sama sekali tidak berpihak ke kaum pekerja," katanya.

Halaman
12
Penulis: Hardiansyah Abdi Gunawan
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved