Tribun Bulukumba

Bubarkan Bimtek BPD Jojjolo, Legislator PPP Bulukumba Disuruh Minta Maaf

Pasalnya, Jufri telah melakukan tindakan kurang menyenangkan, dengan membubarkan Bimbingan Teknis (Bimtek) BPD Jojjolo beberapa hari lalu.

Bubarkan Bimtek BPD Jojjolo, Legislator PPP Bulukumba Disuruh Minta Maaf
firki
Legislator PPP Bulukumba Muhammad Jufri, diminta untuk melakukan permohonan maaf kepada seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba. 

​TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Legislator PPP Bulukumba Muhammad Jufri, diminta untuk melakukan permohonan maaf kepada seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba.

Pasalnya, Jufri telah melakukan tindakan kurang menyenangkan, dengan membubarkan Bimbingan Teknis (Bimtek) BPD Jojjolo beberapa hari lalu.

​Pendamping Desa Kecamatan Bulukumpa Muhammad Nasir mengatakan, bahwa kehadiran Jufri tidak diketahui tujuan jelasnya oleh BPD.

Karena saat masuk ke dalam ruangan pertemuan, Jufri langsung emosi dan meminta proses bimtek untuk dihentikan.

Padahal, bimtek ini dilaksanakan sebagai penguatan skil BPD, agar mereka tahu tugas dan fungsinya.

Apalagi hampir 90 persen anggota BPD Jojjolo adalah orang baru.

​"Saya sebagai pendamping desa pemberdayaan Kecamatan Bulukumpa. Berencana melakukan bimtek terhadap Anggota BPD Desa Jojjolo. Bubar, karena Jufri marah dengan emosi yang meledak-ledak," jelasnya, Minggu (12/1/2020).

"Padahal kehadiran saya akan menyampaikan banyak hal, misalnya dinamika BPD yang pernah saya hadapi selama mengemban tugas sebagai Pendamping Desa, dan aturan-aturan yang mengikatnya. Juga terkait tupoksinya supaya berfungsi maksimal," jelasnya menambahkan.

​Ada dua hal, kata Nasir, yang menjadi alasan Jufri tidak berkenan Bimtek BPD dilakukan di kantor Desa Jojjolo.

Pertama, Jufri beranggapan bahwa untuk menggunakan Kantor Desa, harus diberitahukan Kepala desa, dan yang kedua, bimtek harus dianggarkan oleh APBDes.

Namun menurut Nasir, alasan itu hanya mengada-ada, karena yang pertama sudah disampaikan secara lisan, karena bimtek BPD juga tidak harus disampaikan secara tertulis kepada kades.

Bahkan tidak disampaikan secara lisan pun tidak jadi masalah, karena lembaga BPD bukan bawahan Desa.

"Posisi Desa dengan BPD sama-sama di SK-an oleh Bupati," tegas Nasir.

​Soal alasan kedua, lanjut Nasir, bimtek harus dianggarkan di APBDes tidak sepenuhnya salah, banyak desa melakukan hal serupa.

Halaman
12
Penulis: Firki Arisandi
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved