Pemprov Sulsel Wacanakan Hibahkan 50 Hektar Lahan Bangun Lapas di Maros

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) mewacanakan memberikan lahan hibah ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Sulsel.

Hal tersebut terungkap saat Pencanangan Pembangunan Zona Integrasi Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bersih Melayani di Four Points Hotel Makassar, Kamis (9/1/2019).

Sekertaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham RI, Bambang Rantam Sariwanto mengapresiasi langkah Pemprov Sulsel yang menyatakan dukungannya kepada jajaran Kemenkumham di Sulawesi Selatan.

Menurutnya, lahan hibah seluas 50 hektare ini rencananya akan diperuntukkan untuk pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Modern.

Adapun lahan Pemprov yang akan diihabahkan ke Kemenkumham itu berada dikawasan Wisata Puca', Kabupaten Maros.

"Terima kasih kepada gubernur. Ini model kerjasama yang bisa dijadikan contoh. Kerjasama antar lembaga yang kuat dan ini baru terjadi di Sulsel," ujar Bambang.

Ia menyebutkan, lahan yang diberikan oleh Pemprov akan ia manfaatkan dengan membangun Lapas Modern.

Lapas modern ini kata dia, adalah Lapas yang para narapidana-nya akan hidup mandiri.

Menurutnya, perlakuan di Lapas mandiri ini tidak sekedar pembinaan kepada para narapidana saja, tapi mereka juga akan dituntut untuk menghasilkan sebuah karya (produktivitas).

Seperti halnya kata dia, kegiatan bercocok tanam (pertanian dan perkebunan), hingga kerajinan tangan yang bernilai ekonomis.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, HM Nurdin Abdullah mengatakan awal mula Pemprov Sulsel ingin menghibahkan lahan ke Kemenkumham Sulsel.

Itu saat Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah mengunjungi Lapas Kelas I Gunung Sari Makassar beberapa bulan lalu. Kala itu gubernur menyaksikan kondisi lapas yang jauh melebihi kapasitas.

"Jika nantinya ada Lapas mandiri, tentu terintrgrasi dengan lahan pertanian dan perkebunan. Nanti penghuni akan beraktivitas produktif," jelas Nurdin Abdullah.

Nurdin Abdullah menjelaskan, Pemerintah Sulsel bersama Forkompinda dan lembaga terkait akan terus berkomitmen untuk mendorong integritas.

"Kami terus berupaya menghilangkan stigma birokrasi yang panjang dan mahal untuk mendukung Indonesia yang ramah investasi," jelasnya.

Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy

Subscribe akun Youtube Tribun Timur

(*)