Perseroda Pemprov Sulsel

Pemprov Harap Persetujuan Perseroda Cepat Selesai, DPRD : Perbaiki Dulu

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan kembali meminta kepada Pemerintah Provinsi Sulsel untuk memperbaiki draf Ranperda sebelum memas

Pemprov Harap Persetujuan Perseroda Cepat Selesai, DPRD : Perbaiki Dulu
Hasan Basri/Tribun Timur
DPRD bersama Pemprov Bahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) perubahan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah (Perusda) di dewan. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) perubahan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah (Perusda) menjadi Perseroan Daerah (Perseroda), belum selesai.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan kembali meminta kepada Pemerintah Provinsi Sulsel untuk memperbaiki draf Ranperda sebelum memasuki pembahasan berikutnya.

"Kita beri kesempatan untuk memperbaikinya. Kami
berharap rapat ini adalah rapat terakhir. Kalau selesai tidak akan lagi membahas naskah akademik, tetapi kita akan bahas batang tubuhnya," kata Fahruddin Rangga di DPRD Sulsel.

Legislator Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) mengaku selama ini mempersoal naskah akademik usulan perubahan bentuk hukum Perusda. Naskah Akademik penting untuk mengetahui sisi kelayakan Perseroda dalam Pendapatan Daerah.

"Sudah selesai naskah akademiknya, tetapi kita minta perbaiki dulu. Kalau Selesai kita jadwalkan hari senin pembahasan," ujarnya.

Fahruddin Rangga berharap rapat hari ini merupakan rapat terakhir revisi naskah akademik dengan menindaklanjuti pandangan atau masukan dari tim pakar dan pansus.

Pandangan tim pakar dan pansus penting diakomodir. Sebab Kata dia Pemprov belajar pengalaman sebelumnya, ketika dibawa ke Mendagri selalu ada perubahan.

"Dari pengalaman yang lalu lalu di Kemendagri kita selalu menghadapi perubahan judul. Kita sering kesulitan dalam persoalan judul. Makanya tadi kita minta persiapkan judul," sebutnya.

Poin poin yang paling utama diperhatikan adalah kepemilikan saham atau saham yang harus diserahkan dari pihak pemerintah ke Perseroda sendiri.

Kedua, adalah ketika berdiri perseroda, mulai dari pajak yang harus dipertimbangkan . "Kenapa DKI mempertimbangkan mendirikan Perseroda, karena setelah dihitung pajak jauh lebih besar dengan hitungan keuntungan," sebutnya.

Halaman
123
Penulis: Hasan Basri
Editor: Syamsul Bahri
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved