Breaking News:

APBD Sulsel 2020

Pemprov Sulsel Kirim Perbaikan APBD yang Dikoreksi Mendagri

Kemendagri sebelum memberikan beberapa catatan dan koreksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2020

Penulis: Hasan Basri | Editor: Imam Wahyudi
Abd Azis/Tribun Timur
Fahruddin Rangga 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengirim hasil perbaikan koreksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Kemendagri sebelum memberikan beberapa catatan dan koreksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2020 untuk segera diperbaiki.

"Sudah dikirim ke Kemendagri hari Jum’at kemarin, karena registrasi baru akan dikeluarkan Kemendagri kalau hasil perbaikan dari rekomendasi hasil evaluasi sudah ditindaklanjuti," kata Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, Fahruddin Rangga.

Menurut Fahruddin Rangga ada beberapa catatan Mendagri terkait Ranperda APBD Pokok 2020. Salah satunya, Mendagri meminta agar tidak mengggarkan tujuh item kegiatan program Pemprov.

Pertama adalah, kegiatan pengadaan alat kesehatan dan kedokteran rumah sakit atau Unit Pelaksana Teknit Daerah (UPTD) Kesehatan Rp 74, 198 juta pada Rumah Sakit Khusus Daerah.

Kedua, kegiatan preservasi jalan dengan program hibah jalan dengan program hibah jalan daerah (PHJD) Rp 18,906 Miliar pada Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi.

Ketiga, kegiatan penataan dan pengelolaan rumah susun Rp 550 juta pada SKPD Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.

Keempat, kegiatan Rehabilitasi prasarana panti sosial anak Rp 6,298 miliar pada SKPD Dinas Sosial. Kelima, pengadaan sarana penunjang kegiatan rehabilitasi sosial dalam panti anak Rp 691 juta pada SKPD Dinas Sosial.

Keenam, rehabilitasi prasarana panti sosial lanjut usia Rp 3,5 miliar pada SKPD Dinas Sosial dan ketujuh, pengadaan sarana penunjang kegiatan rehabilitasi sosial dalam panti lanjut usia Rp160 juta pada SkpD Dinas Sosial.

Rangga mengatakan Mendagri mencorek tujuh item itu dianggarkan karena tidak tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Item itu juga dituangkan dalam
Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD 2020.

"Setiap kegiatan yang tidak tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan KUA PPAS boleh dimasukkan dalam penjabaran APBD," ujarnya

Tetapi, kata dia dengan syarat harus dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Gunernur dan DPRD, yang kemudian di tandatangan bersamaan penandatanganan kesepakatan bersama KUA PPAS.

"Hanya saja saat diserahkan kekemandagri tidak dilampirkan berita acara tersebut sehingga muncul rekomendasi dilarang dianggarkan," kata Rangga dengan tegas.

Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved