Mahasiswa Unjuk Rasa Tolak Pelantikan La Ode Arusani sebagai Bupati Buton Selatan

Pelantikan tersebut langsung mendapatkan penolakan dari sejumlah mahasiswa Busel yang bernaung di Lembaga Pemerhati Hukum (LPH) Sultra.

Mahasiswa Unjuk Rasa Tolak Pelantikan La Ode Arusani sebagai Bupati Buton Selatan
Ist
La Ode Arusani dilantik sebagai Bupati Buton Selatan (Busel) di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (31/12/2019). Saat bersamaan Pelantikan tersebut langsung mendapatkan penolakan dari sejumlah mahasiswa Busel yang bernaung di Lembaga Pemerhati Hukum (LPH) Sultra dengan melakukan unjuk rasa. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - La Ode Arusani dilantik sebagai Bupati Buton Selatan (Busel) di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (31/12/2019).

Pelantikan tersebut langsung mendapatkan penolakan dari sejumlah mahasiswa Busel yang bernaung di Lembaga Pemerhati Hukum (LPH) Sultra.

Koodinator Lapangan LPH Sultra, Iwan mengungkapkan alasan penolakan pelantikan Bupati Busel tersebut karena La Ode Arusani dinilai mendapatkan jabatannya menggunakan cara yang tidak prosedural. Selain itu, persoalan hukum dengan
penghentian kasus tersebut dipertanyakan.

"Harusnya pemerintah tidak melakukan pelantikan La Ode Arusani sebagai Bupati Busel defenitif. Arusani memiliki perkara hukum yang harus dipertanggujawabkan," demikian diungkapkan Iwan saat aksi unjuk rasa yang bertepatan dengan acara pelantikan di Kendari.

Berangkat dari hal ini, Iwan mengatakan pihaknya meminta pemerintah, baik Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur Sultra harus memperhatikan secara serius terkait persoalan dugaan pemalsuan ijazah SMA milik La Ode Arusani.

Pasalnya, penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) nomor: SP.SIDlK/323.a/Vll/2018/Dit Reskrim Um, tanggal 6 juni 2018 dinilai janggal.

"Padahal kita tahu semua sejumlah bukti-bukti yang kuat mengarah pada kepalsuan ijazah. Namun itu ternyata diabaikan oleh pihak penyidik," ungkapnya, melalui rilis ke tribun-timur.com, Rabu, 1 Januari 2020.

Lebih lanjut Iwan menguraikan bahwa dalam undang-undang pendidikan nomor 20 tahun 2013 tentang sistem pendidikan
nasional pasal 69 ayat (2) serta KUHP pasal 263 ayat (2). Yakni barang siapa yang menggunakan ijazah palsu untuk
memperoleh jabatan tidak dapat ditoleransi.

"Ijazah tersebut menerangkan bahwa La Ode Arusani tidak pernah tercatat sebagai siswa di SMPN Banti Mimika Papua, namun tetap diabaikan," katanya.

Faktanya, sebut Iwan, Kepala sekolah SMPN Banti, Markus Sombo dan Kepala Dinas pendidikan MIMIKA, Jeni O. Usmany dengan keterangan tertulis, nomor 421.2./005/SMPN-NB/II/2017 Tanggal 20 Februari 2017 menyatakan bahwa Laode Arusani tak pernah terdaftar sebagai siswa di SMPN Banti.

Halaman
12
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved